JAKARTA - Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan lelang jabatan untuk camat dan lurah serta jabatan lainnya. Hal itu sejalan dan merupakan realisasi dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan kebijakan percepatan reformasi birokrasi, open promotion ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah paling lambat tahun 2013. Kementerian PAN dan RB telah mengawali langkah itu dengan melakukan open promotion untuk jabatan Kepala BKN, Kepala LAN, Deputi ANRI, dan Staf Ahli Menteri PAN-RB akhir tahun 2011. Meski langkah itu sempat mendapat cibiran dari sementara pihak, hal itu tidak menghentikan langkah Azwar Abubakar.
Selain Kementerian PAN-RB, saat ini instansi pemerintah yang sudah melaksanakan promosi jabatan secara terbuka antara lain, BKN, LAN dan BPKP. Kini beberapa pemda juga berencana melakukan hal serupa, antara lain DKI Jakarta.
Tahun 2013 ini, Kementerian PAN dan RB kembali melakukan open promotion untuk tiga jabatan eselon I, yakni Deputi Kelembagaan, Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas, Deputi SDM Aparatur, serta beberapa jabatan eselon II yang lowong. “Saat ini tengah berlangsung assessment center, dan mulai Senin (04/02) telah memasuki tahapan wawancara,” ujar Menteri.
Peserta untuk eselon I sebanyak 40 orang, dan eselon II 72 orang, berasal dari dalam dan luar Kementerian PAN-RB. Sementara pengujinya, antara lain Sarwono Kusumaatmadja, JB Kristiadi, Ramli Naibaho, Kepala LAN Agus Dwiyanto, Kepala BKN Eko Soetrisno (keduanya hasil open promotion pertama), Rheinald Kasali, Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo, Deputi Setwapres Edy Purwanto.
Tahun 2012 Kementerian PAN dan RB telah menyusun RPP mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan Secara Terbuka, yang merupakan revisi dari PP No. 100/2000 jo. PP No. 13/2002 dan akan disesuaikan dengan UU ASN yang kini masih dalam pembahasan.
Open promotion jabatan structural merupakan salah satu langkah strategis dalam mengubah birokrasi dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone). Hal ini juga untuk menghilangkan berbagai praktek KKN yang sejauh ini sering terjadi. Bahkan, seiring dengan euforia otonomi daerah, banyak jabatan structural di kabupaten/kota yang dijadikan pundi-pundi oleh sang bupati/walikota.
Hal ini jelas tidak sehat, karena pada akhirnya akan berbuntut pada jeleknya pelayanan publik, bahkan kita lihat sering terjadi pengurusan perijinan yang diawrnai dengan KKN. “Hal inilah yang akan dibenahi melalui promosi jabatan secara terbuka,” tambah Menteri Azwar Abubakar ketika menjadi nara sumber dalam Kabar Pagi di TV One, Selasa (05/02).
Dalam hal ini Menteri mengingatkan agar pelaksanaan lelang jabatan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga bisa menghasilkan pejabat bersih, kompeten dan melayani. Diakuinya, sejauh ini penyelenggaraan pelayanan publik di DKI Jakarta masih memerlukan banyak perbaikan. Kehadiran Jokowi dan Basuki Tjahaya Purnama sebagai gubernur dan wakil gubernur telah mulai menampakkan perubahan. “Momentum itu harus diikuti dengan langkah-langkah perubahan di jajaran birokrasi DKI Jakarta, agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” tambahnya. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
