Suasana pertemuan bilateral Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Deputy Secretary-General OECD Fabrizia Lapecorella di Seoul, Korea, Jumat (22/5/2026).
SEOUL – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan melalui proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah memandang proses tersebut bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk mendorong modernisasi birokrasi, mempercepat transformasi digital pemerintahan, dan menghadirkan layanan publik yang semakin berorientasi pada masyarakat.
Menteri Rini menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan OECD selama proses aksesi Indonesia berlangsung. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin selama ini memiliki peran penting dalam mendukung agenda reformasi nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menerjemahkan kemitraan Indonesia dan OECD ke dalam dukungan yang lebih konkret bagi agenda reformasi. Di luar proses aksesi formal, agenda ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong modernisasi birokrasi jangka panjang, transformasi tata kelola digital, serta penguatan pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Secretary-General OECD Fabrizia Lapecorella di Seoul, Korea, Jumat (22/5/2026).
Saat ini Indonesia telah memasuki fase technical review dalam proses aksesi OECD. Tahapan tersebut merupakan proses penting yang berfokus pada pengumpulan bukti berbasis data dan pelaksanaan dialog teknis bersama berbagai komite OECD. Pemerintah memandang fase ini sebagai kesempatan untuk memperkuat berbagai aspek tata kelola pemerintahan agar selaras dengan praktik terbaik internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan. Indonesia sebelumnya telah menyerahkan Initial Memorandum sebagai salah satu tahapan penting dalam proses aksesi, dan kini memasuki tahapan yang lebih mendalam untuk menilai kesiapan berbagai sektor pemerintahan.
“Indonesia memandang aksesi OECD bukan sekadar pemenuhan persyaratan teknis, melainkan katalis bagi transformasi kelembagaan jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 sebagai kerangka besar penguatan tata kelola pemerintahan dalam jangka panjang. Dokumen tersebut disusun sebagai pedoman transformasi sektor publik selama dua dekade mendatang.
Grand design tersebut akan difokuskan pada lima sasaran utama, yakni transformasi digital pemerintahan, penguatan ASN yang kompeten dan berbasis merit, pembentukan perilaku birokrasi yang etis dan inovatif, pembangunan institusi yang lincah dan berkinerja tinggi, serta peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif.
Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia juga memprioritaskan sejumlah agenda pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Perlu diketahui juga, saat ini pemerintah juga terus mendorong transformasi digital yang lebih terintegrasi. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, evaluasi anggaran teknologi informasi, penguatan sistem merit ASN, serta pengembangan pemerintahan terbuka melalui berbagai platform digital.
Menurut Rini, tujuan akhir dari seluruh transformasi tersebut adalah menghasilkan layanan publik yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan transformasi digital menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga negara,” pungkasnya.
Ke depan, Indonesia juga berharap kerja sama dengan OECD dapat terus diperkuat melalui berbagai skema seperti peer learning, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan program secondment. Pemerintah optimis kolaborasi tersebut dapat mempercepat agenda reformasi birokrasi nasional sekaligus memperkuat perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD. (HUMAS MENPANRB)
