Menteri PANRB saat menyerahkan Piala Anggakara Birawa kepada peraih Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Kamis (8/11).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menganugerahkan Piala Anggakara Birawa kepada peraih Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di rangkaian acara Penutupan The International Public Service (IPS) Forum 2018, Kamis (08/11).
Kesepuluh instansi yang menerima piala antara lain BPJS Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Kab. Banyuwangi, Pemerintah Kab. Bojonegoro, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Menteri Syafruddin menegaskan bahwa lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan publik terbaik. "Prestasi yang ditorehkan para penerima penghargaan pengaduan pelayanan publik ini hendaknya direplikasi lembaga lainnya,” ujar Syafruddin.
Penetapan Top 10 Pengaduan Pelayanan Publik dilakukan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 640 Tahun 2018 tentang Penetapan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menambahkan penghargaan tersebut diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespons pengaduan publik.
Ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan. "Mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya," terang Diah.
Instansi tersebut dipilih dari 25 instansi pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Pubik Nasional - Layanan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), setelah melalui tahapan presentasi dan wawancara oleh Tim Evaluasi yang dipimpin oleh Azwar Abubakar pekan lalu. Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ini baru pertama kali digelar mempunyai bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kompetisi ini juga untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan lainnya, untuk mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik. (HUMAS MENPANRB)
