Menteri PANRB Asman Abnur saat memberikan arahan pada pembukaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah se Jawa Timur di Surabaya, Selasa, (02/08). (Foto : ris/HUMAS MENPANRB)
SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk melihat sejauh mana progres implementasi program percepatan reformasi birokrasi.
Menteri PANRB, Asman Abnur, dalam sambutannya menekankan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan sistem e-budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja.
"Saya mengapresiasi daerah yang telah menerapkan e-budgeting. Namun e-budgeting harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome). Saya harap itu bisa dikembangkan," ujar Menteri Asman di Surabaya, Selasa (02/08).
Menurutnya, dengan menerapkan e-budgeting, maka efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya, program atau kegiatan 'siluman' bisa dicegah melalui transparansi sistem penganggaran.
Selain itu, Menteri Asman juga berharap bahwa e-budgeting bisa mempermudah dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan transparansi. "Sehingga ASN tidak disibukkan dengan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sementara evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui kinerja yang jelas.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan berbagai langkah untuk memperbaiki SAKIP. Di provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota se Jatim, lingkungan juga melakukan evaluasi AKIP bagi seluruh SKPD.
Menurut Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim ini, SAKIP sangat penting bagi. "Bukan sekadar untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Kalau tahun lalu Jatim mendapat predikat A, Gubernur optimis tahun ini bisa meningkat menjadi AA. Lebaran H dari itu, Pakde Karwo menekankan agar perbaikan tata kelola pemerintahan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Di Jawa Timur, sekarang orang miskin juga pakai pakaian bagus. Orang miskin baru," ujarnya berseloroh.
Dalam pembukaan evaluasi SAKIP, juga dilakukan presentasi dari Karo Organisasi Pemprov Jatim Setiajid, Walikota Malang M. Anton, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. (ags/ris/HUMAS MENPANRB)
