JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak para Sekjen, Sesmen, Sestama serta Sekda Provinsi untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi anggaran. Selain meningkatkan daya beli masyarakat, kemajuan realisasi anggaran ini juga akan menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
Meningkatnya belanja pemerintah, diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. "Kita semua dapat berkontribusi dengan melakukan akselerasi realisasi belanja pemerintah (government spending) sebagai daya pendorong perbaikan daya beli untuk pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) Aparatur Sipil Negara (ASN) 2015 di Jakarta, Selasa (07/07).
Diungkapkan, sampai saat ini, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) baru mencapai 22,7% dari total anggaran yang tersedia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sampai dengan 22 Juni 2015 total realisasi belanja K/L baru mencapai +/- Rp 181 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 795 triliun. Di samping itu, terdapat Rp250 triliun lebih dana yang ditransfer ke daerah masih diparkir di berbagai bank milik daerah.
Yuddy mengatakan Presiden mendapat masukan dari berbagai pihak bahwa salah satu sebab lambatnya realisasi anggaran adalah rasa takut para pejabat pengambil keputusan. "Kebanyakan takut bila kebijakan yang diambil akan dikriminalisasi," tukas Yuddy.
Terkait dengan itu, Kementerian PANRB saat ini tengah mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Undang-undang ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan," jelas Yuddy, seraya menambahkan bahwa dalam UU ini ada ketentuan yang mengatur tentang diskresi yang dapat dilakukan oleh pejabat.
Yuddy juga mengingatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar semua regulasi yang menghambat pelaksanaan pengadaan yang efisien dapat diperbaiki, dan semua kerumitan birokrasi disingkirkan. "Saya minta semua pihak terutama Sekjen, Sesmen,, Sestama dan Sekda untuk memberikan masukan tentang regulasi yang perlu diperbaiki," ujar Menteri.
Diakui bahwa perlambatan perekonomian dunia yang berlangsung dewasa ini, juga dirasakan dampaknya di Indonesia. Sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak terbebas dari dampak krisis ekonomi global pula. Yunani yang di backup oleh Uni Eropa, tidak mampu menahan kebangkrutan akibat default (gagal bayar) terhadap hutang yang jatuh tempo.
Setidaknya dalam tujuh bulan terakhir ini, timbul tanda-tanda antara lain penurunan nilai tukar rupiah, suku bunga cenderung tinggi, harga-harga merangkak naik, dan penurunan konsumsi masyarakat.
Kementerian yang bergerak di sektor riil dan yang memiliki otoritas moneter dan fiskal seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan stimulus dan kemudahan bagi para pelaku ekonomi, imbuh Yuddy. (rr/HUMAS MENPANRB)
