Revolusi Mental untuk Permudah Pelayanan Perijinan

BANDUNG – Pemerintah mengajak dunia usaha, khsusunya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk bersinergi dengan birokrasi. Melalui revolusi mental, pemerintah mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan, dan di pihak lain dunia usaha diminta untuk menutup peluang terjadinya KKN dalam pelayanan publik.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, mengaakan hal itu dalam pada acara diskusi dengan Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Induatri Jawa Barat di Bandung, Rabu (11/02) petang. Dalam kesempatan itu, Kang Yuddy minta kalangan dunia usaha untuk mempercayakan pengurusan berbagai perijinan kepada birokrasi.

 

Dikatakan, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, berbagai pengurusan perijinan dipacu untuk lebih cepat dan lebih mudah. "Kalau ada oknum birokrasi yang mempersulit, silahkan laporkan, kami akan tindak tegas" ujar politisi muda blasteran Tasikmalaya-Sumedang tersebut.

 

Dalam diskusi bertema Kondusivitas Birokrasi Mempercepat Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat itu, Yuddy menambahkan,   Kementerian PANRB  mendorong terwujudnya One Stop Service (OSS) di seluruh Indonesia. "Seluruh perijinan kita paksa berada di satu kantor, sehingga instansi pemerintah harus memiliki PTSP. Ketentuan ini akan dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri," ujarnya.

 

Sejalan dengan kebijakan revolusi mental, lanjut Kang Yuddy, birokrasi di era sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai fasilitator, regulator dan stabilisator,  membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan dunia usaha. "Diskusi yang diprakarsai oleh KADIN Jawa Barat ini merupakan bentuk kongkrit dari partisipasi dunia usaha, untuk itu saya sampaikan apresiasi," ujar ujarnya.

 

Dikatakan, posisi Jawa Barat dalam peta perekonomian nasional sangat strategis, merupakan lokomotif perekonomian Indonesia. Di provinsi ini banyak terdapat pusat pertumbuhan dan simpul perekonomian nasional. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di Jawa Barat. Pemerintah bisa saja memanfaatkan dana hasil dari gerakan efisiensi nasional, seperti pembatasan rapat di luar kantor dan penghematan penggunaan fasilitas kantor yang nilainya mencapai sekira 1,3 trilyun.

 

Sejumlah proyek besar yang kini menjadi perhatian pemerintah antara lain penanganan banjir di cekungan Bandung, akselerasi penyelesaian dampak sosial pembangunan waduk Jatigede di Sumedang, mewujudkan pembangunan pelabuhan internasional di Cirebon, menuntaskan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat bagian selatan, serta pembangunan lainnya di Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

 

Menteri Yuddy tak menampik banyaknya keluhan dari kalangan dunia usaha khususnya industri perhotelan di Jawa Barat terkait dengan kebijakan pembatasan rapat di hotel, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.  Mereka menyampaikan keluhan dan kegalauan atas menurunnya omset hotel pasca diberlakukannya SE Menteri PANRB terkait dengan Gerakan Penghematan Nasional itu.

 

Menanggapi hal tersebut Kang Yuddy mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami dan menyampaikan rasa empati. Namun dikatakan juga bahwa sebenarnya pemerintah berusaha mencegah meluasnya kebiasaan aparatur, yang selama 17 tahun terakhir sudah menjadi kelaziman di lingkungan birokrasi. Sedikit-sedikit rapat di hotel, padahal banyak kantor pemerintah yang sudah dibangun dengan susah payah menggunakan uang rakyat justru tidak dimanfaatkan. "Ini shock therapy. Jadi wajar kalau ada yang kaget. Nanti juga akan pulih kembali,” sergahnya.

 

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan tetapi bersahaja itu, dihadiri Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi, dan Ketua KADIN Jawa Barat Agung S Sutisno. Peserta diskusi terdiri para pengurus dan anggota KADIN, tokoh masyarakat Jabar dan akademisi dari beberapa perguruan, dihadiri  sekira 100 orang.  (gn/hs/HUMAS MENPANRB).