Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat meninjau pelayanan MPP Kota Surabaya, di Gedung Siola, Rabu (05/10).
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi adanya Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya. Sebab layanan ini sejalan dengan salah satu dari tiga fokus reformasi birokrasi, yakni mendorong pertumbuhan investasi di daerah.
Apresiasi itu diutarakannya saat meninjau pelayanan MPP Kota Surabaya, di Gedung Siola, Rabu (05/10). "Di sini ada klinik investasi. Ini bentuk reformasi birokrasi pelayanan investasi di daerah. Kalau investasi masuk, lapangan pekerjaan akan bertambah, otomatis warga Surabaya akan semakin sejahtera," ungkap Menteri Anas, yang didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Anas mengatakan, Kementerian PANRB kini fokus pada tiga kluster reformasi birokrasi. Pertama, reformasi birokrasi yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan merupakan dampak nyata dari kebijakan birokrasi yang efisien. Program instansi daerah diharuskan bisa terkait langsung dengan kegiatan konkret yang bisa membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
“Banyak program dengan anggaran besar tapi tak terkait langsung. Programnya kemiskinan tapi acaranya seminar/lokakarya. Indeks reformasi birokrasi ke depan akan sangat memperhitungkan bagaimana kinerja pemda dalam penurunan kemiskinan," ujar Anas.
Kedua, reformasi birokrasi yang mendorong pelayanan investasi lebih mudah dan cepat. “Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi inklusif untuk pembukaan lapangan kerja. Apa yang dilakukan Surabaya dengan Klinik Investasi yang keren ini adalah wujud reformasi birokrasi di bidang investasi,” ujar Anas.
Ketiga, lanjut Anas, adalah reformasi birokrasi pada administrasi pemerintahan. Proses administrasi tidak seharusnya membuat pelayanan masyarakat menjadi rumit atau berbelit. Sebaliknya, hal-hal administratif diharapkan bisa semakin sederhana sehingga pelayanan lebih cepat. Bahkan, Menteri Anas memberi contoh, ada pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil membawa pusat pelayanannya ke tingkat bawah, seperti kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir hingga ke akar rumput.
“Misalnya tadi saya dengar bagaimana Pemkot Surabaya menggelar layanan jemput bola di Balai RW secara berkala. Itu harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” papar Anas.
Kota Surabaya sendiri menjadi salah satu pionir yang pertama kali mendirikan MPP di Indonesia untuk kategori pemerintah kota. Keberadaan MPP diibaratkan menjadi etalase pelayanan pemerintah.
Menteri Anas mengingatkan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh rumit. Pemerintah kabupaten dan kota lain diharapkan segera membangun MPP.
Sejak Mei lalu, Pemkot Surabaya membenahi MPP yang diresmikan pada 2017 ini. Gedung Siola, kini lebih tertata dengan interior modern. (don/HUMAS MENPANRB)
