JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meresmikan Pusat Kajian Pelayanan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dia menyambut baik adanya pusat kajian tersebut karena akan membantu kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami berharap pusat kebijakan ini bisa disebar di seluruh kampus yang ada di Indonesia," kata Yuddy saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance di Aula FISIP Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (28/3).
Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah, lanjut Yuddy, Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB akan bersinergi dengan civitas akademika UMJ dan ditindaklanjuti dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah untuk menciptakan unit-unit pelayanan publik. Karena menurutnya, pelayanan publik merupakan isu penting yang tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah tetapi mencerminkan wajah pemerintahan yang lebih peduli pada rakyat.
"Kami juga meminta bantuannya agar UMJ memberikan konsep perubahan untuk pelayanan publik sehingga rakyat mendapatkan pelayanan yang baik. Insya Allah ke depan, tugas pemerintah yang efektif agar terwujud," kata Yuddy.
Kepada civitas akademika UMJ, Yuddy juga meminta untuk tidak segan-segan melaporkan jika ada pejabat negara yang masih melanggar peraturan yang diterbitkan Kementerian PANRB, seperti melaksanakan rapat-rapat di hotel atau menyelenggarakan pesta pernikahan di gedung mewah dengan undangan ribuan orang. "Kalau ada yang melihat di tempat keramaian, ada hotel-hotel besar yang masih dijadikan pejabat untuk melakukan pesta laporkan pada kami dan akan kami berikan sanksi," kata Yuddy.
Menurut Yuddy, kebijakan ini dilakukan karena pemerintah ingin memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung oleh seluruh masyarakat. Pemerintah ingin membuktikan bahwa telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa orang yang mengurus KTP dibantu, jangan sampai mendapat ketidakpastian. Pastikan orang yang akan naik kereta api dilayani dengan baik, terlebih lagi rakyat yang sedang mengurus kegiatan usahanya yang membutuhkan birokrasi untuk membantu, bukan untuk mempersulit," kata Yuddy. Dia berharap paradigma masyarakat terhadap birokrasi bisa berubah. Karena selama ini rakyat melihat jika birokrasi seperti seorang priyayi, yang ingin selalu dilayani. "Sekarang birokrasi harus melayani, ramah, mau dikritik, responsif dan terus turun ke bawah untuk melihat persoalan yang sedang terjadi, dan apa yang harus diperbaiki," kata Yuddy.
Sementara itu, Rektor UMJ, H. Syaiful Bakhri mengaku sangat bangga karena kampusnya bisa membuat program studi (Prodi) yang menggagas kajian good governance. Dia berharap agar pemerintah bisa mendukung untuk melaksanakan konsep tersebut. "Ini tantangan bagi kami untuk bisa mengembangan Prodi ini dan mudah-mudahan Pak Menteri membuat sesuatu yang monumental. Karena Menteri PANRB adalah jantungnya sebuah perubahan peradaban menuju Indonesia yang berkelanjutan," kata Syaiful. (ns/HUMAS MENPANRB)
