Menteri PANRB Syafruddin dalam kunjungan kerja ke KBRI Arab Saudi, di Riyadh, Minggu (23/9/2018).
RIYADH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Syafruddin menyatakan pelayanan petugas dan aparat KBRI di Riyadh yang bekerja 1x24 jam dan terus berupaya semaksimal mungkin melayani seluruh warga negara Indonesia di Kerajaan Arab Saudi tanpa kecuali pantas mendapat apresiasi. Pelayanan itu mencakup semua orang, baik berstatus pelancong, peziarah, tenaga kerja, pelajar, dan mahasiswa.
“Istilah yang digunakan oleh Duta Besar adalah eskpatriat. Jadi mencakup seluruh WNI yang ada di sini, akan dilindungi oleh KBRI. Kami mengapresiasi ini,” kata Syafruddin dalam kunjungan kerja ke KBRI Arab Saudi, di Riyadh, Minggu (23/9/2018).
Dalam kunjungan kerja untuk evaluasi dan indeksasi perwakilan RI di KBRI Arab Saudi ini, Menteri Syafruddin didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Kepada Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan para staf serta karyawan, Mantan Wakapolri ini mengingatkan pesan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Kerja Perwakilan RI 12 Februari 2018, agar aparat KBRI dimana pun harus mengedepankan diplomasi yang berpihak kepada Indonesia.
“Diplomasi kita harus cepat, responsif, dan tanggap. Bukan diplomasi yang membuang uang, tapi yang mampu menyokong perekonomian. Berpihak kepada perlindungan warganya di luar negeri. Diplomasi yang tidak mundur seinci pun untuk membela kedaulatan negara dan berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ujar Syafruddin. Berdasar data, saat ini warga negara Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu yang terbesar. Jumlah TKI saja mencapai 1 juta lebih, dan tak sedikit dari mereka tersangkut masalah ketenagakerjaan.
“KBRI menjadi kantor kedutaan tersibuk di Arab Saudi mengingat banyaknya jumlah kunjungan WNI maupun TKI di sini. Maka, pelayanan 1x24 jam oleh Duta Besar dan staf hal yang baik dan perlu di apresiasi,” kata Syafruddin.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebrieal menyatakan, hubungan Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi merupakan hubungan yang sangat mendalam, karena aspek kesamaan agama, budaya, tenaga kerja, dan perdagangan.
“Kami terus meningkatkan arah diplomasi menuju equal diplomacy. Merangkul seluruh elemen di Kerajaan Arab Saudi melalui slogan Saunesia. Saudi-Indonesia. Pendekatan diplomasi budaya dan agama terus dilakukan,” papar Agus Maftuh.
Menyangkut pelayanan kepada WNI di Arab Saudi, Agus Maftuh menyebut dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, baik aspek pelayanan maupun tata kelolanya.
“Ini sesuai jargon KBRI di sini, kami datang bukan untuk pamer jas dan dasi. Kami datang melayani dengan hati,” tambah Agus Maftuh.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, juga menambahkan bahwa pelayanan KBRI terhadap WNI di Kerajaan Saudi Arabia perlu bertransformasi dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis elektronik. Hal tersebut untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan waktu layanan.
Disampaikan pula bahwa persoalan yang banyak terjadi saat ini di bidang ketenagakerjaan, justru bersumber dari masa pra-penempatan TKI di dalam negeri, terutama dari aspek prosedur penempatan dan pembinaan calon TKI. Tanggung jawab pelindungan TKI bukan hanya pada Perwakilan RI, tetapi juga instansi pemerintah di dalam negeri, terutama Kemenaker, BNP2TKI, dan Kemenlu.
"Ke depan, aspek kelembagaan dan tata kelola pelindungan TKI akan dilakukan perbaikan sesesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujarnya. (HUMAS MENPANRB)
