SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kembali melakukan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kali ini, LHE AKIP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Sulawesi.
Bertempat di Gedung Grahadi, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk nyata revolusi mental. “Kalau selama ini pegawai bekerja hanya menjalankan tugas berdasarkan peraturan, menjadi lebih inovatif denhan mewujudkan kinerja untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat,” ujar Yuddy di Surabaya, Jumat (05/02).
Dikatakan, revolusi mental dilakukan dengan mengubah mindset, dan perlu dilakukan secara terstruktur, bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. “Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi," kata Yuddy.
Yuddy juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, akuntabel, efektif dan efisien, serta berorientasi terhadap hasil, maka tiga nilai revolusi mental harus diperkuat. Tiga nilai revolusi mental tersebut adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Yuddy mengutip Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa untuk mewujudkan good and clean government, diperlukan penguatan integritas, etos kerja, dan gotong royong yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. “Setiap instansi pemerintah harus bekerja sama, bekerjasamalah!," tegas Menteri.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian PANRB terkait dengan pelaksanaan dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
"Akuntabilitas kinerja itu penting untuk menjalankan pemerintahan, karena tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan good and clean gouvernment," ujar Soekarwo. (ris/HUMAS MENPANRB)
