JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai dalam lima tahun terakhir, Kepolisian RI transparan. Ini terlihat dari keberanian Kepolisian dalam mengeluarkan indeks tata kelola organisasi.
Yuddy mengatakan hal itu dalam acara peluncuran Indeks Tata Kelola Polri dengan tema 'Mewujudkan Aparatur Polri yang Bersih, Bebas dari KKN, Peningkatan Pelayanan Prima, Akuntabilitas, Disiplin dan Etos Kerja' di Jakarta, Selasa (20/10).
Dikatakan, reformasi birokrasi nasional internal Polri saat ini sudah terukur. Polda - Polda diranking, dilihat dari berbagai macam aspek, seperti pengelolaan internal organisasinya, pelayanan publiknya, pengguna anggaran, dan itu tidak ditutup-tutupi, kata Yuddy.
Menurut Yuddy, reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian merupakan satu contoh yang baik sehingga perlu diiikuti oleh instansi-instansi pemerintahan lain yang berhubungan langsung dengan publik. Misalnya pelayanan di Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum relatif belum memuaskan kepada pemerintah. Oleh karenanya, institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian perlu menampilakan diri, mensosialisasikan langkah – langkah yang sudah dilakukan dalam melakukan reformasi internal agar tumbuh kepercayaan dari masyarakat," kata Yuddy.
Sementara itu, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri berharap peluncuran indeks tata kelola organisasi dapat mewujudkan aparatur polri yang bersih, bebas dari KKN, dan dapat memberikan pelayanan prima.
Dalam indeks tata kelola organisasi, Kepolisian RI memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda dan Polres di daerah. Polda Jawa Barat memperoleh peringkat pertama dan diikuti oleh Polda Aceh dan Polda Banten. Kemudian, dalam penghargaan pelayanan publik, Polda Sumatera Selatan memperoleh peringkat pertama diikuti oleh Polda Metro Jaya dan Polda Kalimantan Barat.
Sementara dalam penghargaan zona integritas (ZI), Polres Cimahi memperoleh peringkat pertama diikuti oleh Polres Aceh Besar, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Dumai dan Polres Banyumas. (ns/HUMAS MENPANRB)
