SAMARINDA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjadi perekat persatuan bangsa. Hal itu dikatakannya terkait adanya tuntutan dari masyarakat Kalimantan Timur agar daerahnya diberikan otonomi khusus.
Aspirasi masyarakat itu disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroekh, terkait dengan pembagian hasil sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas) yang dinilainya terlalu kecil. Karena itulah, maka daerah penghasil migas sejak dekade 60-an ini menuntut agar Kaltim dijadikan daerah otonomi khusus. . “Kami adalah provinsi yang menghasilkan banyak migas, dan batubara. Namun kami hanya mendapatkan lima belas persen,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Yuddy mengatakan, pihaknya memahami adanya keinginan masyarakat Kaltim yang memiliki sumber daya alam SDA lebih besar. Selaku pembantu Presiden, Yuddy akan menyampaikan aspirasi itu kepada Presiden.
Namun ia mengingatkan, adanya tuntutan ini tidak boleh membuat ASN menjadi berjarak, tetapi harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “ASN dan para pejabat di Kalimantan Timur harus tetap menjadi perekat kesatuan bangsa,” ujarnya usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja Gubernur dengan para Kepala SKPD se Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa (20/01).
Sesaat setelah bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur dan jajaran pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yuddy Chrisnandi didaulat oleh Badan Eksektuf Mahasiswa (BEM) se Kaltim yang tengah menggelar diskusi, untuk memberikan sambutan.
Pertemuan BEM yang dihadiri oleh pakar komunikasi Effendi Ghozali itu tengah mendiskusikan pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltim oleh putra Indonesia. Mereka menuntut agar Blok Mahakam yang kaya minyak dan ags bumi itu dapat dikelola oleh bangsa Indonesia.
Blok Mahakam yang ditemukan pada dekade 1960-an, hingga saat ini masih menjadi salah satu konsesi minyak dan gas bumi terbesar di tanah air, meski sekitar setengah dari cadangan migasnya sudah disedot.
Sejak tahun 2007, sepuluh tahun sebelum kontraknya berakhir, Total E & P Indonesie, operator di blok ini telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah. Tetapi PT Pertamina juga berminat untuk mengelolanya.
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said beberapa waktu lalu mengatakan, akan memutuskan kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam pada bulan Februari 2015. Dia memastikan bahwa Pertamina akan diberi konsesi setelah kontrak Total dan Inpex berakhir pada tahun 2017.
Dalam acara yang tidak masuk dalam agenda kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur itu, Menteri memberikan motivasi kepada mahasiswa yang tergabung dalam BEM. Yuddy Chrisnandi yang juga seorang dosen itu mengatakan, sebagai salah satu elemen bangsa, yang akan memegang tampuk pimpinan bangsa di masa mendatang. Mahasiswa seharusnya menimba ilmu dari pakar-pakar yang berpengalaman.
Pada prinsipinya, Yuddy setuju bahwa kekayaan alam SDA Indonesia sedapat mungkin dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. “Karena itu, mahasiswa dituntut untuk meningkatkan kemammpuan dan kapabilitasnya agar kelak mampu mengelola sumberdaya alam yang ada di tanah air,” ujarnya. (cc/HUMAS MENPANRB)
