Menteri Yuddy saat blusukan di BPPT Kota Malang, Senin (12/10)
MALANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah instansi pelayanan publik di Malang, Jawa Timur, Senin (12/10). Dalam kunjungan tersebut, Yuddy didampingi oleh Walikota Malang M. Anton dan Kapolresta Malang AKBP Singgamata.
Lokasi pertama adalah Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Malang. Yuddy meninjau pelayanan seperti pembuatan KTP elektronik, perijinan usaha hingga legal standing untuk mengadopsi anak. Namun, di kantor tersebut Menteri tidak menemukan loket yang mengurus mengenai BPJS Kesehatan. Padahal di kantor tersebut ada pengurusan pembuatan BPJS Ketenagakerjaan. "Seharusnya BPJS Kesehatan juga ada di sini, supaya lebih terkoordinasi," kata Yuddy.
Yuddy memberikan waktu 6 bulan bagi pelayanan-pelayanan yang masih terpisah untuk segera ditempatkan dalam satu atap. Karena ke depan, semua wajib menggunakan sistem pelayanan elektronik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor PTSP Kota Malang Indri Ardoyo mengatakan akan segera merealisasikan arahan Menteri PANRB. Namun dia mengaku membutuhkan waktu, karena perlu melakukan sosialisasi. "Kami butuh waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu pula membutuhkan waktu untuk menata agar lebih baik," kata Ardoyo.
Kunjungan Menteri Yuddy selanjutnya yaitu ke Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur II. Dalam kunjungan yang disambut Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Kota Malang, Rudy Heri, Menteri menginstruksikan agar pelayanan terus ditingkatkan.
Menteri Yuddy meninjau Panic Bottom Center di Mapolres Kota Malang, Senin (12/10)
Yuddy bergeser ke Mapolres Kota Malang, dan meninjau unit-unit pelayanan seperti tempat pembuatan SIM dan tempat pelayanan pengaduan masyarakat. Yuddy sempat kagum dengan sistem baru yang dimiliki kepolisian yaitu Panic Bottom Center. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat respon pengaduan masyarakat jika masyarakat membutuhkan bantuan polisi.
"Aplikasi ini memang baru ditemukan di kota Malang dan harus dicontoh oleh kepolisian-kepolisian di daerah lain. Yang paling penting bukan aplikasi teknologinya tetapi bagaimana kecepatan respon aparat untuk segera hadir membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar Yuddy.
Ditambahkan, jika aplikasi ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat kota Malang, maka seluruh aparatur sipil juga wajib ikut bekerjasama dalam memberikan rasa aman. Karena personil Kepolisian hanya sekitar 1.039 orang, sedangkan jumlah penduduk di kota Malang lebih dari 800 ribu orang.
"Kepolisian harus memiliki jaringan untuk menjaga masyarakat di sini. Kerjasama dengan Dandim, kamtibmas dan aparatur sipil sehingga masalah keamanan harus menjadi tanggung jawab semua," kata Yuddy.
Kunjungan ke instansi pelayanan publik yang terakhir yaitu ke Kantor Imigrasi. Tetapi karena sudah pukul 16.30 WIB, seluruh pegawai sudah kosong. Yuddy hanya ditemani oleh salah seorang petugas bernama Y. Djawi. "Kirim salam untuk kepala kantor. Tingkatkan lagi pelayanannya agar masyarakat yang ingin membuat paspor merasa mudah dan tidak berbelit-belit," kata Yuddy.
Menurut Yuddy, pelayanan publik di kota Malang secara keseluruhan bagus dan cukup memuaskan. Dia meminta agar pelayanan publik tetap ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. "Seluruh pelayanan sudah cukup baik tinggal ditingkatkan lagi sehingga akan menjadi lebih baik lagi," ujar Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
