Menteri Syafruddin saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2019, di Kota Semarang, Rabu (03/07).
SEMARANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan komitmen para kepala daerah untuk memperbaiki pelayanan semakin tinggi, salah satunya melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya daerah yang datang ke Kementerian PANRB untuk meminta pendampingan dan asistensi dalam hal membangun MPP di wilayahnya masing-masing.
“Saat ini MPP sudah menjamur, sudah banyak yang lapor datang dan meminta untuk diresmikan, dan ini merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin dalam acara Rapat Kerja Nasional XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2019, di Kota Semarang, Rabu (03/07).
Beberapa waktu lalu, para kepala daerah bersama Menteri PANRB dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa melakukan kunjungan ke Georgia. Kedatangan delegasi Indonesia tersebut untuk melihat kondisi, sistem, serta proses pelayanan Public Service Hall (PSH) di negara tersebut.
Konsep MPP di Indonesia mengadopsi dari PSH milik Georgia. PSH adalah pusat pelayanan yang melayani pelayanan secara terpadu dan terintegrasi, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah lokal di sana.
Lebih lanjut, Menteri Syafruddin menyampaikan pada awal tahun 2019, Kementerian PANRB bersama 27 kepala daerah telah melakukan penandatangan komitmen pembangunan MPP. Dihadapan para Walikota se-Indonesia, Mantan Wakapolri ini menyampaikan pembangunan MPP di berbagai daerah dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk ikut membangun MPP. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan mudah diharapkan dapat terwujud.
Adapun untuk ke-27 pemda yang melakukan penandatangan komitmen adalah Kota Manado, Kota Palopo, Kota Bekasi, Kota Bengkulu, Kota Bitung, Kota Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Cimahi, Kota Mojokerto, Kota Payakumbuh, Kota Probolinggo, Kota Solok, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Sleman, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Sumedang. (byu/HUMAS MENPANRB)
