JAKARTA - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Asmawi Rewansyah, menyoroti sistem remunerasi yang berlaku saat ini. Dia menilai sistem yang berlaku saat ini belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak.
"Ada perbedaan sistem remunerasi (gaji dan tunjangan) antara instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan lembaga negara," kata Asmawi di Jakarta, Senin (22/11).
Dia menyebut rasio yang terlalu sempit antara gaji terendah dan tertinggi hanya 1 : 3. Demikian juga rasio gaji pokok dengan tunjangan lainnya yang berbanding terbalik. Padahal, seharusnya gaji pokok lebih besar dibandingkan tunjangan lainnya.
Selain itu, kata Asmawi, komponen gaji tidak menunjukkan kinerja pegawai yang berprestasi dan tidak berprestasi karena gajinya sama. "Ini menjadi masalah, karena sistemnya tidak akan mendorong PNS untuk lebih berprestasi, karena total pendapatan yang diterima selisihnya sedikit dibanding yang tidak berprestasi," tuturnya.
Untuk itu Asmawi menyarankan agar remunerasi diberikan berdasarkan prinsip 3P+L (pay for performance, pay for position, pay for person, pay for living cost). Selain itu, sistem remunerasi juga perlu disusun berdasarkan gradasi yang objektif dan proporsional.
"Sistem remunerasi 3P+L harus segera diberlakukan. Nominal remunerasi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi perekonomian," pungkasnya.
Sorotan atas remunerasi juga datang dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Sidang III DPR RI dalam paripurna DPR, Senin (22/11), Marzuki mengungkapkan, sorotan DPR tentang remunerasi terutama diarahan ke MA, BPK dan kementrian Keuangan.
Menurut Marzuki, perlu ada grand design dan evaluasi terhadap remunerasi yang diterapkan di tiga lembaga dan kementrian tersebut. "Remunerasi harus dikaitkan dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja," cetus Marzuki.(esy/ara/jpnn)
Sumber: JPNN
Dikirim oleh: Gunawan Sunendar
