JAKARTA – Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi sarana penting dalam pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan, yang dimanifestasikan 9 cita-cita pembangunan Nawacita. Karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi pelayanan publik, untuk mewujudkan nawacita dengan berbasis TIK (e-nawacita).
Untuk itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengambil tema Meraih e-Nawacita dengan Pelayanan Publik Elektronik yang Inovatif dan Bermutu untuk Pemerintahan dan Demokrasi, Selasa (08/09).
Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan bahwa aplikasi pelayanan publik yang disediakan pemerintah pusat masih terbatas bahkan masing-masing kementerian yang menciptakan, membuat backbone. “Tidak ada yang mengendalikan secara integrasi, masing-masing kementerian punya backbone. Jadi saling tumpang tindih,” ujarnya.
Pemerintahan Joko Widodo memang fokus dalam pelayanan publik, mengingat tahun ini adalah tahun pelayanan publik. Seperti yang diucapkan Menteri Ristek dan Dikti M. Nasir, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasinya atas ekshibisi yang digelar di luar auditorium. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada panitia yang mengadakan pameran walaupun tidak terlalu besar tapi memperlihatkan inovasi pelayanan publik dengan berbasis teknologi,” ujarnya.
Sebelum masuk ke auditorium, Yuddy memang sempat mencoba sistem elektonik voting (e-voting) yang dipamerkan. Sistem ini memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi secara digital. E-voting diperkenalkan BPPT sejak 2009. Lebih dari 200 pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia mengaplikasikan e-voting. “Bagus ya jadi lebih efisien, tidak usah pakai kertas. Lebih hemat. Tapi jangan sampai disalahgunakan,” kata Menteri Yuddy.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga hadir dalam pembukaan dialog tersebut, mengatakan bahwa usai pilkada serentak bulan Desember 2015, ia akan terbang ke India untuk mempelajari e-voting yang telah dilaksanakan di negara tersebut. “Semoga pilpres mendatang sudah bisa dilakukan dengan e-voting,” ujarnya.
Kebutuhan akan layanan publik yang akurat, bermutu dan inovatif tentu akan berdampak pula pada munculnya kebutuhan perangkat elektronik pendukungnya. Untuk itu BPPT terus berupaya membina Industri nasional untuk memproduksi alat-alat yang dibutuhkan dalam mendukung pelayanan publik yang akurat. BPPT juga mengapresiasi Kementerian PANRB yang mendorong setiap badan publik untuk memberikan layanan publik yang baru dan bermanfaat. (rr/HUMAS MENPANRB)
