SURABAYA - Pelabuhan Tanjung Perak harus menjadi branch mark bagi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh PT Pelindo III dalam rangka mempercepat pelayanan harus menjadi barometer perubahan. Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik M. Fariza Y Irawady, dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (03/11).
Fariza yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Aris Samson dan General Manager PT Pelindo III Eko Harjadi. B meninjau berbagai pelayanan di pelabuhan tersibuk di Jawa Timur itu. "Inovasi-inovasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak harus menjadi barometer dari pelabuhan lainnya. Sayang apabila hanya bisa dinikmati oleh pengguna satu tempat saja," kata Fariza.
Tim evaluasi pelayanan publik Kemenpan RB melihat sejumlah pelayanan yang ada di Pelabuhan. Selain itu, tim juga ditunjukan berbagai inovasi yang diciptakan seperti inovasi PP3 Launcher, inovasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simpandu), dan sistem kontrol kontainer yang dimiliki oleh anak perusahaan PT Pelindo III yang bernama PMS di terminal Teluk Lamong.
"Karena itu, Pak Menteri PANRB menugaskan kami membentuk tim pemantauan pelayanan publik di Tanjung Perak agar pelayanan publiknya prima. Mengingat sekitar 80 persen arus barang dan jasa berada di pelabuhan dan bandara," kata Koordinator tim pemantau dan evaluasi di Surabaya dan Semarang ini.
Fariza mengatakan, pihaknya akan tetap terus melakukan pemantauan di Pelabuhan Tanjung Priok secara berkesinambungan. Mengingat, kota Surabaya merupakan salah satu kota yang saat ini sedang dipantau oleh dunia terkait pelayanan publiknya.
"Surabaya ini masuk dalam pantauan Ease Of Doing Business yang dilakukan oleh PBB. Jadi sebelum dinilai oleh pihak luar negeri kita duluan karena Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi dan pemeringkatan pelayanan publik," kata lelaki yang akrab disapa Caca ini.
Menurut Caca, pelayanan publik di Pelabuhan Tanjung Perak berjalan dengan baik. Banyak inovasi-inovasi yang diciptakan untuk mempermudah pelayanan. Salah satu yang menjadi perhatiannya yaitu sistem kontrol kontainer yang menggunakan alat seperti remote untuk mengatur penumpukan kontainer. Operator sistem ini semuanya perempuan.
"Baru ada 5 negara termasuk Indonesia yang menggunakan sistem remote contol untuk mengatur penumpukan kontainer ini. Malaysia dan Singapura saja kalah dengan kita. Ini langkah bagus untuk mengurangi dweling time. So far secara keseluruhan di sini bukan hanya baik tapi harus menjadi branch mark bagi pelabuhan lain," kata Caca.
Caca menambahkan, sedikitnya ada 25 kategori penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh tim pemantau Kementerian PANRB. Diantaranya yaitu standar pelayanan publik, publikasi maklumat, survey kepuasan masyarakat, sistem pengaduan yang bisa diakses, media untuk pengakuannya hingga sarana prasana. "Check list itu semua akan jadi bahan evaluasi kami dalam bentuk pelayanan maupun peningkatan. Supaya pelabuhan-pelabuhan lain memiliki tolok ukur," kata Caca.
Sementara itu, GM PT Pelindo III Eko Harjadi mengatakan, PT Pelindo telah menetapkan standar dan maklumat pelayanan seperti siap melayani 24 jam 7 hari, 10 menit standar pelayanan kapal, penanganan pengaduan yang ada di lapangan, melalui email atau melalui gadged, dan melakukan survei kepuasan publik yang melibatkan pihak ketiga.
"Kami juga memiliki inovasi dan upaya peningkatan kualitas, diantaranya yaitu pelayanan cluster terminal (penumpang, CPO, cargo, pelayanan rakyat), penerapan sistem aplikasi anjungan (pelayanan melalui website), terminal penumpang modern, penerapan SIMPANDU dan SIMTUNDA, pemenuhan kebutuhan SBPP (15 unit kapal tunda, 7 unit motor Pandu, dan 3 unit RIB), penambahan petugas pandung (eksisting 64 orang) hingga penambahan 2 CC (container crane) di Terminal Nilam," kata Eko.
Eko berharap inovasi-inovasi yang diciptakan ini bisa menjadi nilai plus dan memberikan peningkatan pelayanan yang baik. "Misalnya untuk control container ini diharapkan bisa mengurangi dweling time yang dari batas 5 hari bisa lebih cepat. Pokoknya kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk mempermudah proses di sini," kata Eko. (ns/HUMAS MENPANRB)
