Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RCKI) 2019 di Jakarta, Jumat (12/07).
JAKARTA – Kota cerdas dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang baik dan cepat. Dengan pelayanan publik yang optimal, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi.
“Tentunya harapan kita kota yang cerdas itu adalah kota yang sehat, lingkungannya baik, sampahnya teratur, lalu lintasnya baik, dan orang akan senang berbisnis di kota itu sehingga kota itu maju, karena pengusaha paling banyak memberikan lapangan pekerjaan karena itu layanannya juga harus baik,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RCKI) 2019, di Jakarta, Jumat (12/07).
Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali mengadakan RCKI 2019, setelah sebelumnya mengadakan RKCI di tahun 2015 dan 2017. Riset dan rating ini bertujuan untuk memetakan tingkat kemajuan kota di Indonesia dalam menuju kota cerdas.
Lebih lanjut, JK menambahkan kota cerdas dapat dibangun dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah. Wali kota, menurut JK, harus mampu mengambil peran dan melihat peluang untuk mengembangkan kotanya menjadi kota cerdas. Lebih dari itu, wali kota harus bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerahnya untuk menuju kota cerdas. “Sebenarnya yang penting adalah wali kota cerdas atau bupati cerdas, karena peralatan teknologi semua dapat dibeli tetapi tidak semua dapat memakainya,” imbuh JK.
Di sisi lain, terpenuhinya infrastuktur dasar merupakan bagian penting dan faktor utama untuk mewujudkan kota cerdas serta mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan urbanisasi dan kepadatan penduduk. “Infrastruktur dasar mewujudkan kota cerdas seperti infrastruktur sanitasi, air bersih energi, telekomunikasi, transportasi, penanganan sampah, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur lainnya,” ujar Rektor ITB Kadarsah Suryadi. (fik/rum/HUMAS MENPANRB)
