SURABAYA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jatim yang terus menunjukkan peningkatan dalam pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tahun 2012 mencapai angka 46,11 meningkat menjadi 47,62 pada 2013, sedangkan tahun 2014 mencapai 51,29.
"Nilai yang dicapai Jatim cukup membanggakan, dan meningkat terus dari tahun ke tahun. Begitu juga prestasi untuk indeks pemerintahan akuntabel," ujar Yuddy dalam acara pelaporan pra evaluasi penerapan Sistem AKIP SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Namun Yuddy mengingatkan bahwa yang dikejar bukan hanya nilai dan penghargaan, tapi bagaimana pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pembangunan nasional. Pemerintah harus berorientasi pada outcome.
Dikatakan, semakin besar kepercayaan masyarakat, semakin besar pula keberhasilan mengelola pemerintah. "Kita harus mengejar ketertinggalan di dunia. Kita harus menjadi negara yang besar karena sistem tata kelola pemerintahannya," ujar Yuddy.
Dikatakan, laporan pra LAKIP ini merpakan perjanjian kinerja dan review untuk mendorong pimpinan organisasi lebih kreatif dan melakukan inovasi. Karena itu, pimpinan SKPD harus mengetahui apa yang dilakukan dan target serta komitmen untuk mencapai itu. “Bukan sekadar rincian anggaran, karena pada akhirnya penilaian kinerja bukan seberapa besar penyerapan anggaran. Tapi manfaat penyerapan anggaran untuk outcome," imbuhnya.
Menteri Yuddy mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi struktural dimulai dengan audit organisasi oleh pimpinan unit organisasi. Jadi masing-masing kepala daerah harus mau melakukan audit, dan ada keinginan memperbaiki struktur organisasi dengan melakukan perampingan.
Dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung adanya pelayanan yang optimal. Dalam hal ini, Menteri mengapresiasi Jawa Timur, karena banyak inovasi pelayanan publik yang dilakukan di daerah ini. Terbukti, dari Top 99 inovator pelayanan publik, 18 inovator diantaranya berasal dari Pemprov/ pemkab/ pemkot di Jatim. "Jatim menunjukkan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik," tuturnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
