Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/03).
JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai menunjukkan popularitasnya sebagai penyedia layanan yang modern, terintegrasi, dan tidak berbelit. Terbukti, sebanyak 48 kepala daerah menyatakan komitmennya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menghadirkan MPP di daerahnya sepanjang tahun 2020 ini. Tidak hanya pemerintah kabupaten/kota, dua pemerintah provinsi bahkan unjuk diri untuk turut serta membangun MPP.
Adalah Pemprov Sulawesi Tengah, salah satu provinsi pertama yang ikut menjadi bagian dalam pembangunan MPP. Posisi Kota Palu sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah provinsi tergerak untuk turut andil dalam pembangunan MPP di jantung provinsinya.
Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu bekerja bersama mendirikan MPP. Tidak tanggung-tanggung, MPP yang direncanakan akan diresmikan pada 13 April mendatang tersebut dibangun menjadi empat lantai.
“Sudah ada 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdaftar dalam MPP itu, termasuk di dalamnya Kota Palu yang kami integrasikan jadi satu, dan baru kamilah yang mengintegrasi MPP tingkat provinsi dan kota,” ujar Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai kegiatan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP di Kantor Kementerian PANRB, beberapa waktu lalu.
Longki menyadari manfaat pembangunan MPP ini bagi masyarakat. Mulai dari regulasi yang jelas, sistem yang transparan, hingga waktu dan biaya yang bisa dihemat karena bisa mengurus pekerjaan lintas sektor dalam satu atap. Menurutnya, hal tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh SDM di dalamnya. Karena baginya, MPP menggambarkan pelayanan publik yang sesuai dengan eranya, yakni terintegrasi, serba digital, serta penentuan waktu dan biaya pelayanan yang tepat.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Palu Hidayat mengapresiasi upaya Pemprov Sulteng untuk membangun MPP guna integrasi pelayanan kepada masyarakat. “Dukungan Bapak Gubernur Sulteng dengan menyiapkan tempat untuk MPP ini tentu sangat bermanfaat. Karena semakin banyak tempat pelayanan, semakin cepat pula pelayanan kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hidayat mengatakan akan berupaya mengimplementasikan ilmu yang didapatnya dalam kesempatan tersebut, termasuk untuk menghadirkan digitalisasi dalam MPP-nya seperti yang dimiliki Kota Bogor. Walau begitu, ia berharap agar pelayanan publik Kota Palu tidak hanya dilakukan di MPP, tapi juga di mal pada umumnya agar memudahkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan dari pemerintah. (nan/HUMAS MENPANRB)
