JAKARTA – Tugas birokrasi adalah menangkap pesan rakyat serta merespon keinginan rakyat. Seorang pemimpin pemerintahan, selain harus memiliki kompetensi yang dapat diandalkan, dan berani bersikap.
Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan seorang pemimpin harus berani bersikap dan berperilaku sebagai pelayan. Hal ini sudah menjadi komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui revolusi mental untuk mencapai tiga sasaran dalam birokrasi pemerintahan.
Dikatakan, pemerintah membutuhkan pemimpin dan sumber daya aparatur yang dapat melakukan reformasi, dan menjadi agen perubahan. Di samping itu, perlu upaya strategis untuk menghasilkan pemimpin yang handal, yang mampu merencanakan, melaporkan dan menjamin keberlangsungan perubahan secara berintegritas. “Di tangan pemimpin seperti ini maka pemerintahan berkelas dunia akan terwujud,” kata Yuddy.
“Sistem kepemimpinan di Kementerian Keuangan relatif lebih baik dibanding kementerian – kementerian lain. “Ukurannya gampang, yaitu minimnya subyektivitas dan mengedepankan obyektivitas, melaksanakan merit sistem yang baik,” kata Yuddy saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Kepemimpinan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (28/9). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Bambang S. Brojonegoro.
Dikatakan Yuddy, setidaknya ada tiga hal yang harus dilaksanakan dalam reformasi birokrasi. Pertama, merubah mindset atau cara berpikir dan cara berpandang Aparatur Sipil Negara (ASN). Era birokrasi priyayi sudah selesai. Kita masuk era birokrasi yang melayani rakyat. Setiap aparatur sipil sebagai representasi pemerintahan senantiasa hadir saat rakyat membutuhkan,” kata Yuddy Chrisnandi.
Kedua, lanjut Yuddy, struktur organisasi pemerintah harus ramping, efisien, dan tidak boleh ada organisasi – organisasi dalam pemerintah yang menduplikasi fungsi organisasi lainnya. Terkait hal tersebut, Kementerian PANRB sudah melakukan evaluasi terhadap lembaga non struktural (LNSD) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. “Ada 28 LNS yang sudah dievaluasi selama lebih dari 3 bulan,” ujar Yuddy.
“Sasaran ketiga yaitu mutu dan budaya. Jadi kedepankanlah semangat gotong royong. Revolusi mental ingin menciptakan perpaduan antara yang dipimpin dengan yang memimpin, ingin mendekatkan diri dengan rakyat. Rakyat harus ditempatkan pada posisi utama, harus jadi subyek dari pembangunan nasional kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yuddy mengapresiasi kegiatan workshop yang dilakukan Kementerian Keuangan. Menurutnya, workshop ini sejalan dengan program reformasi birokrasi dalam hal kelembagaan, dalam upaya untuk mencari kepemimpinan yang baik dan upaya pemerintah dalam melakukan revolusi mental dalam program nawacita.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebagai kementerian yang memiliki peranan central dalam keuangan Negara, Kemenkeu perlu memiliki gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas kepemimpinannya dalam kelembagaan. Hal ini agar dapat menumbuhkan design program kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. “Dari kegiatan seperti ini sangat diharapkan dapat disusun suatu model kepemimpinan bagi organisasi di Kementerian Keuangan,” kata Bambang. (ns/HUMAS MENPANRB)
