Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko, serta Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksa Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati dalam Diskusi dan Sosialisasi Online, Senin (11/05).
JAKARTA - Reformasi birokrasi berpengaruh penting dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroraksi Bersih/Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintahan. Sosok agen perubahan atau agent of change sangat diperlukan untuk membangun ZI dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme SDM Aparatur.
Kementerian Keuangan, adalah salah satu instansi pusat yang menerapkan ZI sejak 2012. "Komitmen Kementerian Keuangan untuk melaksanakan ZI menuju WBK/WBBM, salah satunya telah dibentuk agen perubahan Kementerian Keuangan untuk menjadi penggerak dan akselerator pelaksanaan RB sejak tahun 2012,” jelas Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati saat menjadi pembicara dalam Diskusi dan Sosialisasi Online (Disko), Senin (11/05).
Dini mengatakan, membangun ZI pada unit kerja membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Peran agen perubahan sangat penting sebagai roda penggerak perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. “Faktor penting dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi," ujarnya.
Dini juga menerangkan, sebagai agen perubahan, ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu hadir di tengah masyarakat, menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dan juga dapat menyosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat bagi publik.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko mengingatkan, tujuan pembangunan ZI bukan sekadar mendapatkan predikat WBK/WBBM. Lebih dari itu, yakni agar instansi pemerintah bisa mempercepat implementasi reformasi birokrasi sampai ke unit-unit terkecil.
Didid menilai, salah satu tantangan Kemenkeu untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan predikat WBK/WBBM adalah pendelegasian komitmen dari pimpinan hingga individu di tingkat terbawah. "Penguatan komitmen di level pimpinan sudah oke, masalahnya seberapa tingkat komitmen itu sampai level terbawah,” ujarnya.
Kementerian Keuangan merupakan pelopor pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, karena sudah mencanangkan WBK/WBBM sejak tahun 2012. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan anugerah WBK/WBBM yaitu sebanyak 155 unit dari total 506 unit. (dit/ HUMAS MENPARB)
