Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Kongres dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia ke-2 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (06/08).
MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyebutkan bahwa keterlibatan pihak perguruan tinggi dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik, dapat mendorong lahirnya pemerintahan profesional. Diharapkan guru besar serta universitas dapat berkolaborasi bersama pemerintah, dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan kedepan.
Menurutnya, masyarakat maupun akademisi dilibatkan secara aktif untuk bersama-sama pemerintah melakukan identifikasi, mengkaji, bahkan melahirkan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kerangka kinerja pemerintah harus ditopang oleh kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat melalui open government,” ujar Menteri Syafruddin saat menjadi pembicara dalam acara Kongres dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) ke-2, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (06/08).
Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Wali Amanat Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengatakan melalui kerangka open government, pemerintah membutuhkan peran serta keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan dan mengetahui harapan publik.
Disampaikan, terdapat beberapa peran yang dapat dilaksanakan perguruan tinggi, seperti menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta langsung memberi solusi untuk masalah sosial. Selain itu melalui universitas, transfer of knowledge kebijakan publik selalu berkembang hingga menemukan formula yang tepat diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter wilayah masing-masing.
Selanjutnya, universitas merupakan barometer pengembangan SDM Indonesia, dengan melahirkan banyak akademisi dan praktisi yang memiliki latar belakang keahlian, spesialisasi, dan kapasitas profesional. Hal tersebut menandakan bahwa universitas merupakan 'lumbung produksi' kebijakan publik yang menentukan masa depan bangsa melalui persebaran tenaga profesional.
Menteri Syafruddin berharap bahwa melalui FDGBI, peran guru besar perguruan tinggi baik, swasta maupun negeri, sangatlah strategis untuk menopang kebijakan pemerintah yang selaras pencapaian visi pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. “Karenanya mari bersama membangun birokrasi pemerintahan yang modern, yang siap bersaing dan memenangkan level global dengan bergerak bersama,” ujarnya.
Menteri Syafruddin menjelaskan jika visi pemerintahan kedepan menitikberatkan lima program prioritas, dimana dua diantaranya pembangunan SDM termasuk peran universitas dan para guru besar, serta penguatan reformasi birokrasi. Peran perguruan tinggi dalam sektor SDM yakni membantu pembuatan materi soal rekrutmen CPNS untuk tahapan SKD dan SKB.
Dalam bidang kinerja instansi pemerintah, perguruan tinggi juga berperan dalam mendukung kajian dan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan, seluruh perguruan tinggi dapat mengembangkan SAKIP sebagai studi pembelajaran, serta perluasan ilmu administrasi, yang dipahami tidak hanya oleh para mahasiswa, tapi juga seluruh ASN.
Lebih lanjut ditambahkan, untuk bidang pelayanan publik, perguruan tinggi dapat diposisikan sebagai 'lading' inovasi, kreativitas, dan terobosan bagi lahirnya inovasi kebijakan publik yang melayani masyarakat, mudah, cepat, adaptif, dengan kemajuan teknologi dan tetap berkarakter kearifan daerah.
Kemudian, dalam hal restrukturisasi kelembagaan juga tidak terlepas dari adanya ide, gagasan, dan pemikiran dari para guru besar, untuk menyusun regulasi yang tepat, melebur lembaga yang tidak produktif, menyelaraskan aturan yang tumpang tindih, serta merampingkan postur birokrasi yang gemuk.
“Kami sangat terbuka menerima masukan terkait hasil pendidikan, riset, pengkajian, dan pengembangan di universitas tentang tata kelola pemerintahan. Kami juga mendorong kapasitas seluruh universitas di Indonesia sebagai world class university, yang bersama pemerintah mampu melahirkan berbagai solusi permasalahan bangsa berupa kebijakan publik,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
