Perlu Pemahaman Sama dalam Kebijakan SDM Aparatur

JAKARTA – Peradaban negara  membuktikan, reformasi birokrasi yang baik akan membawa bangsa kepada kemajuan. Kalau melihat negara tetangga, Singapura, reformasi birokrasinya kelas 1, bisa dilihat bagaimana kemajuan yang ada di negaranya.

 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji dalam pembukaan Rapat Kerja ASN 2015 ke II di BPPT, Selasa (11/08).

 

Dalam grand design reformasi birokrasi, target birokrasi Indonesia menjadi birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Untuk itu, harus ada kebijakan yang benar-benar mengatur birokrasi lebih baik. "Kita ingin birokrasi kita melahirkan kebijakan yang adaptif, kebijakan yang sesuai dengan tantangan dan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Atmaji.

 

Atmaji menambahkan, kebijakan sebaik apapun jika tidak dilaksanakan juga tidak ada gunanya. Menurut Atmaji, untuk mencapai target tersebut, birokrasi harus memiliki tiga kemampuan, yakni kemampuan memprediksi masa depan (thinking ahead), kemampuan belajar dari lingkungan strategis (thinking across), dan kemampuan untuk mengkritisi.

 

Untuk mewujudkan kemampuan tersebut, diperlukan dua komponen dalam merealisasikannya, yaitu SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan yang lincah. "Untuk itu kita harus memperbaiki keduanya," tukas Atmaji.

 

Dalam perbaikan dan peningkatan kualitas SDM, diperlukan pemahaman yang sama dalam instansi pemerintah. "Kami berharap, dengan adanya pertemuan ini, kita punya pemahaman yang sama dalam kebijakan yang mengatur SDM," ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)