JAKARTA – Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali tertinggal oleh berbagai perkembangan, baik di masyarakat maupun di dunia bisnis. Salah satunya, pesatnya penggunaan teknologi inforamsi dan komunikasi (TIK) serta maraknya penggunaan media sosial, tak diimbangi dengan peraturan yang memadai.
Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo selaku Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) mengatakan pentingnya konektivitas antara kementerian/lembaga, pemda dan berbagai institusi lainnya dalam melaksanakan reformasi birokarsi. “Diperlukan regulasi yang komprehensif untuk mengatur teknologi informasi dan media sosial,” ujarnya dalam Roundtable Discussion on Public Sector Reform. Di kantor Kementerian PANRB, Jumat, (01/04).
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Inovasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo. Ia menyampaikan pandangan tentang pentingnya teknologi driver pada reformasi sektor publik serta pentingnya standarisasi infrastruktur dan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Roundtable Discussion on Public Sector Reform yang dibuka oleh Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB. Setiawan Wangsaatmaja ini diselenggarakan untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang reformasi birokrasi antara Kementerian PANRB dengan berbagai pihak, diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada UGM), dan University of Canberra.
Dua pembicara internasional dari University of Canberra Australia, yaitu Mark Evans yang dan Gerry Stoker, seorang professor senior di bidang governance yang saat ini juga mengajar di Universitas Canberra-Australia.
Mark Evans telah bekerja di bidang tata kelola pemerintahan di lebih dari 26 negara serta telah menulis lebih dari 24 buku tentang governance. Dalam paparannya yang berjudul Connecting Government: Towards Digital Era Governance? beberapa hal penting yang disampaikannya diantaranya adalah tentang digital native, digital disruptive. Selain itu, dia juga mengungkapkan ketidakmampuan NPM dalam merespon berbagai perubahan di era digital, mempertanyakan relevansi ekonom sebagai forecaster masa depan serta keterbatasan yang dmiliki Pemerintah Australia terkait dengan SDM di bidang ICT, baik secara jumlah maupun kapabilitasnya.
Sementara Gerry Stoker yang telah menulis lebih dari 30 buku di bidang governance serta lebih dari 100 artikel untuk buku maupun jurnal internasional, menyampaikan paparan berjudul Turning the Spotlight on the Future of Nudge Technics, salah satu referensi wajib yang harus dibaca dan dikuasai oleh para reformer di Inggris dalam melaksanakan berbagai program reformasi.
Roundtable discussion yang dimoderatori oleh Rudy Sumarwono, Senior Policy Analyst pada Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional ini dihadiri oleh beberapa pejabat, praktisi dan akademisi di bidang kebijakan publik serta reformasi birokrasi. Diantaranya Prijono Tjiptoheriyono (Anggota KASN) Nuraida Mokhsen (Anggota KASN), Tasdik Kinanto (Anggota KASN), Adi Suryanto (Kepala LAN), Sri Hadiati WK (Sestama LAN), Felia Salim (Anggota, TIRBN), serta beberapa perwakilan dari UC-Australia.
Diskusi ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melalui berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda mampu menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat merespon serta menjawab berbagai persoalan-persoalan strategis yang sedang terjadi saat ini atau bahkan yang mungkin yang terjadi di masa yang akan datang. (ags/HUMAS MENPANRB)
