Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB mendapatkan apresiasi dari Pemkab Pinrang kala menjadi pembicara bimbingan teknis
MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Pinrang bertekad memperbaiki predikat akuntabilitas kinerjanya, yang tahun lalu baru C. Karena itu, Kabupaten penghasil beras fi Sulawesi Selatan itu menyelenggar Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Makassar.
Tidak tanggyng-tanggung, Pinrang menargetkan predikat B pada evaluasi tahun ini dirasa belum cukup. Dengan komitmen penuh dari pemimpin Kabupaten Pinrang beserta jajarannya, predikat BB seharusnya menjadi target pencapaian akuntabilitas kinerja.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Syarifuddin Side mengatakan, bahwa predikat C yang tersemat pada hasil evaluasi tahun lalu belum membuatnya harus berbenah. Berbagai pembenahan masih harus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. "Inti dari SAKIP adalah outcome. Kami ingin naik menjadi B, bukan lagi CC, harus melompati itu. Kuncinya adalah komitmen, termasuk kepala SKPD, maka itu hari ini kami adakan bimtek, kami mohon ada bimbingan agar kami bisa dapat B tahun ini," ujarnya.
Wakil Bupati Pinrang, Muh Darwis Bastama, mengatakan bahwa predikat C yang ditetapkan bagi Pemkab Pinrang sangat di luar dugaan. Hal tersebut dikatakannya karena sejak beberapa tahun terakhir Pemkab Pinrang telah menekankan pada permasalahan outcome.
Sementara terkait permasalahan perencanaan, Muh Darwis mengatakan bahwa Bupati Pinrang telah memberikan perhatian khusus pada RPJMD, Rentra, dan dokumen lainnya agar bisa diselaraskan. "Menurut evaluasi kami selama dua tahun terakhir, didapatkan program kegiatan yang sudah terbahas melalui ekspose, ada yang mencoba merubah, entah kurangnya pemahaman atau ada yang mencoba untuk nakal. Oleh karena itu, bimtek ini merupakan warning bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas aparatur," ujar Muh Darwis.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, mengatakan bahwa Pemkab Pinrang bisa mendapatkan predikat BB apabila komitmen yang dibangun oleh pimpinan bisa ditularkan dan diimplementasikan kepada dinas-dinas dibawahnya. "Tidak usah lagi melihat nilainya, tetapi bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Kalau akuntabilitas kinerja sudah diterapkan, maka nilai akan mengikuti. Jangan targetkan B, tapi BB," ujar Ateh.
Menurutnya, perencanaan dalam penggunaan anggaran menjadi hal penting dalam implementasi SAKIP, bukan hanya sekedar mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal itu dikarenakan sudah menjadi keharusan. "Setiap anggaran itu menghasilkan apa? Harus nampak itu dalam laporan-laporannya," katanya. (ris/HUMAS MENPANRB)
