Pin It

IMG 20150630 212550

TEGAL - Polemik antara aparatur sipil negara (ASN) dengan Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno terkait adanya pemberhentian atau mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap pejabat pemerintah daerah Kota Tegal mengundang perhatian masyarakat dan media massa. Bahkan ada sementara pihak yang khawatir, dinamika tersebut akan berdampak pada penurunan pelayanan publik di Kota Bahari itu. Berita itu juga mendorong Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi untuk mengecek secara langsung ke Kota Tegal, guna melihat dan memastikan pelayanan publik berjalan baik dan masyarakat mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.

Seperti perjalan ke Cirebon sebelumnya. Yuddy kembali memilih jalan darat selama empat jam dengan menumpang kereta api menuju Kota Tegal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi beserta rombongan disambut Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno, Dandim Hari, kepala pengadilan B. Sinaga dan Kapolres Tegal AKBP Bharata Indrayana, Selasa (30/06).

Safari ramadhan kali ini dimulai dengan meninjau pelayanan publik di RSUD Kardinah Tegal. Dari pintu masuk, Yuddy langsung melihat pelayanan BPJS di rumah sakit tersebut. Beberapa hal tak luput dari perhatian Yuddy. "Sosialisasi BPJS ini apakah sudah berjalan ke masyarakat? Kadang mereka kurang begitu paham pentingnya BPJS," tanya Yuddy kepada salah seorang petugas.Tak lama datang Direktur RSUD dr. Abdal Hakim Tohari, dan Menteri PANRB langsung melontarkan pertanyaan kepadanya. "Bagaimana koordinasi BPJS dengan rumah sakit?" tukasnya.

Seperti kunjungan di rumah sakit daerah lain, Yuddy minta ditunjukkan letak ruang perawatana kelas 3. Banyak keluarga pasien yang sedang menunggu pasien, tak luput dari perhatian Yuddy. "Sedang menunggu siapa bu? Sakitnya apa?" tanyanya.

Kemudian Yuddy melihat-lihat ruang lavender yang digunakan untuk perawatan kelas 3. Yuddy menilai keadaan rumah sakitnya lumayan bagus dan nyaman. Setelah itu, Yuddy dengan didampingi Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, asdep, staf khusus serta tim ahli langsung menuju ruang bayi. Ruangan bayi dibagi menjadi dua, yaitu ruang untuk bayi yang perlu perawatan khusus karena bermasalah dan perawatan biasa. Yuddy memilih untuk menengok ruangan perawatan untuk ibu usai melahirkan.

Di situ terlihat ada seorang bapak yang sedang menggendong bayinya yang sedang berumur empat hari, duduk disebelah istrinya yang sedang menjalani perawatan. "Sudah berapa hari ini umur bayinya?" tanya menteri. Karena tahu baru berumur empat hari, ia pun memberikan tanggapan.

"Baru umur empat hari tapi matanya udah gede ya," ungkapnya. Usai meninjau RSUD, Yuddy melanjutkan ke Mapolres Tegal. Yuddy meninjau pelayanan SIM yang ada di Mapolres. Karena, tidak ada masyarakat yang sedang mengurus SIM, maka Yuddy tidak memakan waktu lama di tempat tersebut.

Perjalanan dilanjutkan ke Kantor Walikota Tegal. Yuddy sejenak menunaikan ibadah salat dzuhur dan kemudian melanjutkan peninjauan kembali. Karena dekat, Yuddy berjalan kaki meninjau pelayanan publik di puskesmas dan BPPT yang ada di lingkungan Kantor Walikota Tegal. Puskesmas tampak sepi karena memang tidak ada pasien yang berobat.

Di BPPT, Yuddy berbincang sebentar dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurus masalah perijinan. Ada yang sedang mengurus Izin Mendirikan Bangunan untuk membuat gedung bioskop. "Wah yang seperti ini perlu didukung karena investasinya besar.Bagus juga masyarakat setempat didayagunakan," ujarnya.

Beberapa SKPD sudah menanti di ruang pertemuan Kantor Walikota. Beberapa permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Tegal dibicarakan di sini. Menteri PANB berpesan bahwa dinamika yang ada di daerah jangan sampai mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik. "Situasi kondusif harus terus tercipta agar masyarakat tidak terabaikan," ujarnya.

Yuddy menegaskan bahwa tidak ikut campur ke dalam arah kebijakan kewenangan kepala daerah. "Saya hanya ingin memastikan roda pemerintahan berjalan baik dan pelayanan publik tetap berjalan," tegasnya. Untuk kedepannya, walikota harus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan semua pihak. (rr/HUMAS MENPANRB)