Menteri Yuddy dan Gubernur Kepulauan Riau mencermati foto yang ditunjukkan Kapolres Tanjung Pinang, Kamis (02/06)
TANJUNG PINANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa menurut hasil survei yang dilakukan Kementerian PANRB, masyarakat di Tanjung Pinang menghindari untuk berurusan dengan polisi. Hal tersebut dikarenakan ada stigma di masyarakat yang mengakibatkan rasa takut untuk berhadapan dengan polisi. “Coba bikin program sehingga kesan “angker” pada kepolisian berkurang,” ujar Menteri PANRB Yuddy saat blusukan di Mapolres Tanjung Pinang, Kamis (02/05).
Menteri Yuddy mendorong kepolisian Tanjung Pinang untuk membuat kegiatan yang mendekatkan diri ke masyarakat. “Coba polisi-polisi ini ngajarin ke murid-murid SD untuk baris-berbaris. Atau bikin SIM keliling. Supaya makin akrab dan dekat dengan masyarakat,” pungkas Yuddy.
Kapolres Tanjungpinang AKBP. Kristian P. Siagian mengakui jika dirinya ditangkap polisi juga akan merasa kesal. Kalau saya ditangkap polisi, kesal juga pak,”ujarnya.
Namun, Kristian mencoba memposisikan dirinya sebagai masyarakat. Untuk itu, razia kendaraan bermotor dilakukan di sore hari. “Dulu kita lakukan pagi hari pak. Masyarakat kesal juga kalau pagi-pagi sudah buru-buru masih harus kena razia. Maka sekarang kita lakukan sore hari,” jelasnya.
Menteri Yuddy berharap pelayanan publik di Tanjung Pinang khususnya Polres Tanjung Pinang semakin baik. Hal ini dikarenakan Tanjung Pinang menjadi salah satu dari 57 role model pelayanan publik yang ditetapkan Kementerian PANRB. “Tanjung Pinang menjadi salah satu model percontohan di Kepulauan Riau. Untuk itu, pelayanan publik khususnya yang berhubungan langsung dnegan masyarakat harus ditingkatkan,” katanya.
Menteri Yuddy menilai fasilitas pelayanan publik di Tanjung Pinang sudah baik. Namun, pelayanan oleh aparatur Negara masih perlu ditingkatkan. Menteri Yuddy juga mendorong supaya instansi pemerintah memiliki inovasi. “Berpikir bagaimana masyarakat harus selalu terpuaskan. Contoh daerah lain yang sudah memiliki pelayanan publik yang baik,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
