JAKARTA (30/10)- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menganugerahkan penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) 2008 kepada 80 unit pelayanan publik terbaik di Istana Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2008.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga akan menyerahkan piagam kepada 11 pimpinan instansi pemerintah yang dinilai telah melakukan kepeloporan dalam inovasi pelayanan prima. Selain piala, sebanyak 122 unit pelayanan publik yang telah melakukan pelayanan secara baik mendapatkan piagam penghargaan CPP.
Sejak tahun 1995 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan Penghargaan Citra Pelayanan Prima yang dilakukan dua tahun sekali sebagai bentuk apresiasi kepada aparatur negara guna lebih mendorong dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan melalui berbagai inovasi dan terobosan yang pada hakekatnya untuk mempermudah, mempercepat, dan meminimalkan biaya.
Diharapkan masyarakat dapat benar-benar mendapatkan pelayanan proporsional yang merupakan haknya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perijinan, perpajakan, surat-menyurat dan sebagainya. Dengan pelayanan yang baik, transparan, cepat, dan murah, juga diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi di daerahnya. Keberhasilan unit pelayanan publik di suatu daerah/instansi juga diharapkan bisa diadopsi oleh daerah atau unit-unit lain.
Para penerima penghargaan CPP itu berasal dari 251 Unit Pelayanan Pemerintah (UPP) yang diusulkan oleh 15 Departemen, 4 Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, 10 BUMN, dan 29 Provinsi seluruh Indonesia. Mereka merupakan UPP terbaik yang diusulkan kepada Tim Penilai Pusat. Tim ini yang terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Media Massa yang difasilitasi oleh Kementerian Negara PAN.
Tim Penilai Pusat selanjutnya menetapkan UPP dengan menggunakan instrumen yang telah diuji oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil penilaian tersebut diumumkan kepada masyarakat luas melalui media massa guna mendapatkan masukan mengenai kelayakan untuk mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima. Hasil penilaian dan masukan masyarakat diolah dan diputuskan oleh Tim PANTUHIR yang melibatkan unsur non-pemerintah.
Penilaian UPP ini dititikberatkan pada pengembangan dan implementasi visi dan misi pelayanan prima; pengembangan sistem dan prosedur pelayanan, termasuk pengelolaan pengaduan yang efektif termasuk berfungsinya quality assurance dalam unit pelayanan publik tersebut sekaligus penerapan standar manajemen mutu ISO 9001 : 2000.
Selain itu juga pengelolaan dan penggunaan sumberdaya manusia serta penerapan budaya kerja organisasi dalam rangka menghasilkan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; upaya memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan dalam pelayanan merupakan rangkaian penilaian guna mendapatkan hasil yang maksimal.
Penilaian terhadap unit pelayanan publik pada dasarnya merefleksikan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang digariskan oleh Presiden, dalam menghadapi krisis ekonomi global. (HUMAS MENPAN)
