BANDUNG - Indonesia membutuhkan pemimpin yang autentik yang akan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dengan keteladanannya, demikian kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, saat menjadi keynote speech pada acara launching Indonesia public policy and business development network serta diskusi publik evaluasi implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Hotel Panghegar Bandung, Selasa (09/06).
"Saya melihat banyak kepala daerah dengan kepemimpinan autentik yang mampu menyelesaikan agenda reformasi birokrasi dengan cepat, misalnya Walikota Bogor, Walikota Bandung, Walikota Surabaya, Bupati Banyuwangi, Bupati Bantaeng, Bupati Kutai Kertanegara, bahkan tempo hari saya ke Papua, disana pun ada," kata Yuddy.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan pemimpin autentik di daerah diharapkan juga mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan green and smart city versi Kompas, yakni dengan 7 kriteria berikut : Rencana Pembangunan Cerdas (Smart Development Planning); Ruang Terbuka Hijau yang Cerdas (Smart Green Open Space); Transportasi Cerdas (Smart Transportation); Manjemen pengelolaan sampah secara cerdas (smart waste management); Sistem pengelolaan air yang cerdas (smart water management); Tata kelola bangunan yang cerdas (Smart Building); Pengelolaan energi yang cerdas (Smart Energy).
Selanjutnya Yuddy menuturkan bahwa secara nasional pun Indonesia telah memiliki pemimpin autentik. "Bapak Presiden Jokowi adalah pemimpin autentik, dengan keteladanannya sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai sekarang menjadi Presiden, beliau menjadi oase harapan untuk mewujudkan common dreams," ungkap Yuddy.
Menurut Yuddy, ciri pemimpin autentik adalah memiliki integritas, kemampuan, dan pengalaman. Dengan kepemimpinan autentik, birokrasi yang boros selama puluhan tahun, hanya dengan sebuah surat edaran dan dalam waktu tiga bulan saja, pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dapat dilakukan penghematan sampai 5,2 triliun.
Setelah Menteri Yuddy mengeksplorasi pemikirannya, Happy Bone Zulkarnaen sebagai Direktur Indonesia Public Policy and Business Development Network, menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk mendukung reformasi birokrasi yang dimotori oleh Kementerian PANRB. (hs/HUMAS MENPANRB)
