Presiden RI Joko Widodo saat pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (4/12).
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo membuka rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12). Presiden berpesan untuk semua pelayanan publik terintegrasi, cepat, dan transparan, agar bisa menekan praktik suap dan korupsi.
Sistem pelayanan publik seperti itu, harus dijadikan model nasional. "Sistem pelayanan publik, jika sederhana, cepat dan transparan, tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti yang ribet, bertele-tele, dan tidak transparan," ujar Jokowi, di hadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah menteri, dan ketua partai politik yang hadir dalam pembukaan Hakordia 2018.
Menurut Jokowi, sekarang sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menekan angka korupsi. Salah satu cara untuk menekan praktik KKN adalah dengan penguatan sistem monitoring internal.
Jokowi menjelaskan, beberapa daerah-daerah yang dapat dijadikan contoh adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Boyolali. "Kalau kita buat satu contoh dari kementerian/lemhaga, satu provinsi, satu kabupaten, akan mudah sekali untuk menekan KKN," imbuhnya.
Mantan Walikota Surakarta ini menuturkan, dunia sedang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Di era globalisasi, yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi demi kepentingan bersama.
Kompetisi di tingkat dunia tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya suatu negara, namun seberapa cepat ia beradaptasi dengan perubahan. "Yang berani berinovasi akan mengalahkan yang hanya rutinitas," tegas Jokowi.
Kunci untuk melakukan percepatan itu, menurut Jokowi, adalah dengan reformasi birokrasi. Para penyelenggara negara dan birokrat tak boleh lagi mempersulit masyarakat yang hendak mengurus berbagai hal. "Pangkas birokrasi yang mempersulit langkah. Lakukan debirokrasi," pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB)
