Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi bersama para Guru Besar Universitas Diponegoro, Sabtu (07/11)
SEMARANG - Upaya mengimplementasikan revolusi mental memang tidak semudah mengucapkan, karena kunci utamanya adalah keteladanan. Tetapi karena revolusi mental ini menyangkut banyak sekali bidang kehidupan, maka diperlukan keteladanan dari berbagai elemen masyarakat.
Demikian antara lain ditegaskan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat memberikan kuliah umun bagi mahasiswa program studi S3 di Univerdutas Diponegoro, Sabtu (07/11). "Dalam setahun terakhir ini, banyak teladan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, dan mampu mengubah perilaku masyarakat, khususnya di jajaran pemerintahan " ujarnya.
Dulu, kalau pejabat naik pesawat, duduk di kelas bisnis merupakan kebanggaan. Tapi dengan keteladanan Presiden yang duduk di kelas ekonomi, kini tak ada lagi menteri atau pejabat eselon I dan II yang duduk di kelas bisnis. "Duduk di kelas ekonomi bersama warga masyarakat lain, sekarang menjadi kebanggaan," tutur Yuddy.
Dulu, lanjut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, hanya sekitar 2000 pejabat yang melaporkan harta kekayaannya. Kini, hanya dengan surat edaran, sudah 40 persen aparatur negara yang melaporkan hartanya. Belum lagi rapat-rapat di hotel yang dulu selalu dilakukan aparatur negara pada bulan-bulan Oktober hingga November, kini sudah jauh berkurang. Lebih dari itu, pejabat dan pegawai negeri juga semakin takut bermain dengan pihak hotel.
Sebenarnya, lanjut Yuddy, banyak yang berubah dalam setahun terakhir ini. Tetapi disadari juga masih banyak lagi yang harus dilakukan. Karena itu diperlukan langkah besar, suatu gerakan nasional revolusi mental. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan peran serta kampus untuk turut berkontribusi dalam gerakan ini.
Seperti halnya yang baru saja dilakukan, yakni penandatanganan MoU kerjasama Kementerian PANRB dengan Undip. Penandatanganan dilakykan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dengan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama. Pihak Undip berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas Undip yang saat ini berada di rangking 701 dunia, dengan harapan bisa naik ke posisi kurang dari 500.
Menteri mengatakan, banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara Kementerian PANRB dengan perguruan tinggi. Mulai dari survei kepuasan masyarakat, pengembangan SDM aparatur, kelembagaan, peraturan perundangan dan lain-lain. "Banyak bidang yang bisa dikerjasamakan, terutama terkait dengan delapan area perubahan reformasi bitokrasi," ujarnya.
Ditambahkan, pemerintah akan senantiasa memerlukan kontribusi dan peran serta perguruan tinggi. Apalagi kalau hal itu bisa meningkatkan rangking PTN, seperti Undip. "Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam," ujarnya.
Penandatanganan MoU itu merupakan bagian awal dari agenda Menteri Yuddy yang seharian beraktivitas di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Kalau biasanya Yuddy blusukan ke tempat-tempat pelayanan publik, kali ini Yuddy hadir sebagai seorang Guru Besar yang juga seorang Menteri.
Setiba di Bandara Ahmad Yani, sekitar pukul 09.15, Yuddy langsung merapat ke Gedung Pasca Sarjana FISIP Yndip di Pleburan, Semarang. Setelah melakukan penandatanganan MoU dengan Rektor Undip, dilanjutkan dengan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa program S3.
Selepas makan siang, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi M.E. menjadi penguji eksternal pada promosi Doktor M. Imanuddin, salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian PANRB, bersama Dr. Yuswandi A. Tumenggung, Prof. Warella.
Dalam ujian promosi yang dipimpin Dekan FUSIP Undip Dr. Sunarto, dengan Promotor Prof. Sri Sawitri dan penguji Prof. Dr Endang Larasati, Ida Hayu Dwimawanti, Dr. Kismartini dan Dr. Hadi Warsono. Dalam ujian promosi yang berakhir sekitar pukul 16.15 itu, M. Imanuddin dinyatakan lulus cum laude dengan Indeks Prestasi 3,77. Imanuddin yang disertasinya mengambil tema Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan Doktor Undip ke-767, dan merupakan Doktor Administrasi Publik ke-6 dengan spesialisasi bidang Inovasi Pelayanan Publik. (ags/HUMAS MENPANRB)
