JAKARTA - Reformasi Birokrasi Indonesia hampir memasuki satu dasawarsa. Berbagai kemajuan telah dicapai, perubahan pun makin nyata. Opini sinis dan pesimis yang selama ini disematkan kepada birokrasi semakin lama semakin memudar. Masyarakat mulai percaya birokrasi makin efisien, makin efektif, makin profesional, dan makin cepat melayani.
Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. “Kemajuan dan perubahan ini perlu disampaikan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia, tapi juga kepada dunia. Dunia harus mengetahui bahwa bangsa kita telah berbenah, bangsa kita telah berubah,“ ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/02).
Menyikapi hal itu, Kementerian PANRB akan menyelenggarakan simposium internasonal dengan tema State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea, and Southeast Asia. Tema ini diangkat untuk menekankan pentingnya kerja sama strategis antar negara-negara ASEAN dalam mengawal reformasi tata kelola pemerintahan. “Tidak hanya antar negara-negara ASEAN, tetapi juga dengan Korea Selatan dan Australia yang sejauh ini menjadi salah satu mitra terdekat negara ASEAN sehingga diharapkan akan tercipta sinergitas pembangunan birokrasi di ASEAN dan mitra ASEAN” terangnya.
Ateh menambahkan, simposium akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Profesor Eko Prasojo, Director of Internalization School of Goverment Victoria University of Wellington Prof. Evan Berman, Head, School of Business University of New South Wales, Canberra Prof. Michael O’Donnell.
Simposium ini terbagi menjadi lima tema yang saat ini menjadi isu yang krusial dalam pembangunan birokrasi. Diantaranya Performance - Based Budgeting, Transparency and Accountability in Human Resource Management, e-Goverment and Service Delivery, Intergrity in Public Authorities, serta Reform in Local Goverment Practices. “Isu ini akan menjadi bahasan utama diskusi," jelasnya.
Ateh menambahkan, acara ini akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14 hingga 15 Maret 2019. Acara tersebut akan diikuti dengan total peserta kurang lebih 1.000 orang. Para peserta terdiri dari para pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta perwakilan dari negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.
Ateh berharap, seluruh pihak dapat mendukung upaya bersama ini sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat terealisasi. “Saya berharap, acara ini dapat memberikan informasi kepada dunia terkait capaian reformasi birokrasi di Indonesia, serta dapat membangun kerja sama antar negara dalam percepatan reformasi birokrasi,” tuturnya. (dit/ HUMAS MENPANRB)
