Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menganalogikan reformasi birokrasi dengan busur beserta anak panahnya. Kedua benda yang saling melengkapi itu harus dikuatkan dan diasah agar mampu melesat dengan baik.
Analogi tersebut dikisahkan Menteri Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11). "Ibarat busur panah, selain mengasah anak panah atau birokrasinya, kita juga harus menguatkan SDM-nya, busurnya," ujarnya dalam seminar yang bertajuk Public Administration Indonesia 2045 tersebut.
Untuk mencapai grand design tahun 2045 itu, Menteri Syafruddin menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai aset kemajuan bangsa. Diakuinya bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mumpuni, namun untuk mengelola itu dibutuhkan SDM yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Berdasarkan penelitian United Nations Development Programs (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016 menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. "Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia sedang," jelas Syafruddin.
Untuk meningkatkan nilai SDM, perbaikan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pun terus dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan publik yang konsisten dengan perubahan yang membuat birokrasi adaptif terhadap fase kritis.
Peningkatan kualitas itu tak hanya untuk kepentingan para birokrat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga berdampak luas pada pemerataan pembangunan, mendekatkan negara pada warganya, dan meletakkan pondasi kebangsaan yang utuh untuk memenangkan persaingan dunia.
Perbaikan kualitas SDM aparatur itu juga harus ditunjang dengan sistem kelembagaan dan tata laksana yang efektif. Menurut mantan Wakapolri itu, fokus dan prioritas adalah kunci utama yang perlu dikuatkan dalam birokrasi. Dikatakan, pemerintah fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan sekaligus solusinya. "Apa yang dirasakan sudah efektif agar dipertahankan dan di-update, sedangkan yang usang atau tak relevan harus diganti," tegasnya.
Ia juga menekankan, bahwa organisasi birokrasi yang inovatif harus terus dikembangkan. Pengembangan SDM juga sangat penting bagi kemajuan atau pengembangan organisasi tersebut. Peran birokrasi harus bersinergi, integrasi, serta kolaborasi antar aktor dan stakeholder pembangunan. Dengan keterpaduan antara kualitas SDM dan efisien pada hal-hal administratif, pemerintah bisa mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
Pada akhirnya, 'busur' dan 'panah' yang telah diasah dan diperkuat itu akan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. "Yang mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia, mengarahkan ke bangsa-bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB)
