CIREBON - Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Reformasi Birokrasi belum menyentuh paradigma, mindset dan budaya birokrasi dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis Ke-53 Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), Cirebon, Senin (28/12).
"Nation building tidak mungkin maju kalau hanya sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan culture manusia yang menjalankan sistem ini," kata Yuddy yang didampingi oleh Rektor Unswagati, Prof. Dr. Rochanda Wiradinata, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, serta Kapolresta Cirebon AKBP. Eko Sulistyo, SIK, SH, MH.
Menurutnya, sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan selama ia ditangani oleh manusia yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, maka perubahan yang kita harapkan tidak akan maksimal. Karena itu agar perubahan berjalan maksimal, bermakna dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita para founding fathers guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu dilakukan revolusi mental terutama revolusi mental birokrasi sebagai motor penggeraknya.
"Birokrasi pada prinsipnya merupakan ujung tombak pelaksana pemerintahan dan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Mengapa saya katakan demikian, karena birokrasi secara langsung berhadapan dengan masyarakat, serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu harus direvolusi mentalnya," terang Yuddy.
Karena dalam tataran praktis, kata Yuddy, harus diakui bahwa peran dan fungsi birokrasi selama ini masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan, masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta rendahnya akuntabilitas kinerja aparatur yang kesemuanya itu dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi.
Rendahnya kualitas pelayanan publik mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Adanya ketidakpastian (uncertainty) waktu dan biaya, menjadikan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi.
Hal ini tergambar dari beberapa laporan kinerja pemerintahan, seperti The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) dimana Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan laporan Bank Dunia melalui Worlwide Governance Indicators (WGI) menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia masih sangat rendah, dengan nilai indeks di tahun 2014 adalah – 0, 01.
"Benang merah yang diungkap dari data tersebut adalah bahwa faktor yang paling bermasalah di Indonesia adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintahan. Kondisi ini tentu tidak boleh kita biarkan berkepanjangan dan harus segera diperbaiki. Jika dulu birokrat ingin selalu minta dilayani maka sekarang kondisi itu harus diubah menjadi birokrat melayani dengan sepenuh hati," tegas Menteri Yuddy.
Pada kesempatan tersebut, Menteri asal Kota Udang Cirebon tersebut juga mengemukakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berkomitmen melakukan perbaikan dan mempercepat pembangunan Indonesia melalui semangat “Tri Sakti” yang kemudian dikuatkan sebagai ruh dalam desain perencanaan pembangunan nasional.
Pertama, berdaulat dalam politik, yang diwujudkan melalui pembangunan demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan dan perwakilan. Kedua, berdaulat dalam ekonomi yang diwujudkan dalam demokrasi ekonomi, dimana rakyat hidup sejahtera dan negara mendistribusikan kekayaan kepada seluruh rakyat agar cita-cita berdikari secara ekonomi dapat terwujud. Serta Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan, dimana bangsa Indonesia memiliki jati diri dan karakter yang kuat sebagai satu bangsa.
Menurut Yuddy, gagasan Tri Sakti ini kemudian dijabarkan ke dalam sembilan program prioritas (Nawacita) yang didalamnya antara lain memuat bahwa negara harus hadir dengan tata kelola pemeritahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Itulah rujukan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selanjutnya agenda Nawacita dimaksud dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Karena itu saya minta agar reformasi birokrasi berjalan efektif di setiap jenjang pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh lepas dari perencanaan pembangunan nasional. Semuanya harus bersinergi," ujarnya.
Pada kesempatan seminar nasional dengan tema paparan “Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa” tersebut, Menteri Yuddy juga menggarisbawahi bahwa paradigma reformasi birokrasi saat ini mengalami transformasi.
"Dalam sepuluh tahun era pemerintahan sebelumnya reformasi birokrasi berbasis peraturan, yakni membangun kepatuhan aparatur negara terhadap hukum. Makanya ada sekira 215 Kepala Daerah yang ditahan karena terkena masalah hukum. Sekarang reformasi birokrasi berbasis kompetensi, yakni mendorong agar aparatur negara mengembangkan diri serta memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menghadapi persaingan di era globalisasi ", tegas Yuddy.
Disela kesibukan sebelum menjadi keynote speaker pada acara seminar nasional di Unswagati tersebut, Menteri Yuddy yang spesialis blusukan sebagaimana dicontohkan Presiden Jokowi, melakukan sidak ke beberapa kantor pelayanan publik, diawali sidak ke Kantor Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, kemudian ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Cirebon, serta ke Markas Polres Kota Cirebon. Inspeksi mendadak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah di lapangan berjalan baik dan efektif.
"Pelayanan bidang investasi dan perizinan sangat penting. Kalau Kota Cirebon ingin menggenjot ivestasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PAD, harus ada terobosan dan debirokratisasi dalam pelayanan publik agar lebih cepat dan berkualitas," ungkap Yuddy saat sidak di Kantor BPMPP. (hs/HUMAS MENPANRB)
