Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kota, yakni di Pekanbaru, Mataram, dan Makassar. Untuk regional I, sosialisasi diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2012 yang diikuti oleh seluruh provinsi, kabupaten,dan kota se Sumatera, Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Sedangkan regional II, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 April 2012 di Mataram. Pesertanya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se Jawa, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan. Sementara untuk regional III, akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 25 - 27 April 2012, dengan peserta dari provinsi, kabupaten dan kota se Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam pengarahannya, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) menjelaskan tentang kebijakan reformasi birokrasi. “Tahun 2012 ini akan ditetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota sebagai champion/pilot project reformasi birokrasi,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dijadwalkan memberikan arahan mengenai reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri, dan Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). “Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri dari para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda,” ujar Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Ismail Mohamad selaku Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) Ismail Mohamad. Dia menambahkan, selain sosialisasi, di tempat yang sama juga diselenggarakan workshop pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Untuk regional I, pelaksanaannya pada hari Rabu – Jumat (28 – 30 Maret 2012), dengan peserta Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Inspektur dari provinsi, yang ditetapkan sebagai bagian dari champion/pilot project reformasi birokrasi di daerah. Workshop ini memberikan fasilitasi pemahaman kepada para peserta mengenai kebijakan dan pedoman-pedoman reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah.“Workshop ini dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pemahaman penerapan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di daerah,” ujar Ismail. Materi yang dibahas meliputi penyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi, penyusunan road map, penyusunan quicks wins, manajemen perubahan, penilaian mandiri pelaksanaan RB, penataan kelembagaan, penataan manajemen SDM, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (HUMAS MENPAN-RB)
Guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian
PAN dan RB menyelenggarakan sosialisasi bagi 33 pemerintah provinsi, 398
kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan
workshop bimbingan teknis bagi tim pelaksana reformasi birokrasi pada 33 provinsi
seluruh Indonesia.
Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kota, yakni di
Pekanbaru, Mataram, dan Makassar. Untuk regional I, sosialisasi diselenggarakan di
Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2012 yang diikuti oleh seluruh provinsi, kabupaten,
dan kota se Sumatera, Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
Sedangkan regional II, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10 –
13 April 2012 di Mataram. Pesertanya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se Jawa,
Bali, NTB, NTT dan Kalimantan. Sementara untuk regional III, akan diselenggarakan di
Makassar pada tanggal 25 - 27 April 2012, dengan peserta dari provinsi, kabupaten
dan kota se Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam pengarahannya, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar selaku Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) menjelaskan tentang kebijakan reformasi
birokrasi. “Tahun 2012 ini akan ditetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota
sebagai champion/pilot project reformasi birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dijadwalkan memberikan
arahan mengenai reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dirjen
Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri, dan Ketua Unit Pelaksana Reformasi
Birokrasi Nasional (UPRBN). “Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 400 peserta yang
terdiri dari para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda,” ujar Deputi Program dan
Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Ismail Mohamad selaku Ketua Unit
Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) Ismail Mohamad. 
Dia menambahkan, selain sosialisasi, di tempat yang sama juga
diselenggarakan workshop pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Untuk
regional I, pelaksanaannya pada hari Rabu – Jumat (28 – 30 Maret 2012), dengan
peserta Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Inspektur
dari provinsi, yang ditetapkan sebagai bagian dari champion/pilot project reformasi
birokrasi di daerah.
Workshop ini memberikan fasilitasi pemahaman kepada para peserta mengenai
kebijakan dan pedoman-pedoman reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah.
“Workshop ini dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pemahaman
penerapan berbagai kebijakan reformasi birokrasi di daerah,” ujar Ismail.
Materi yang dibahas meliputi penyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi,
penyusunan road map, penyusunan quicks wins, manajemen perubahan, penilaian
mandiri pelaksanaan RB, penataan kelembagaan, penataan manajemen SDM,
penataan tatalaksana, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan
kualitas pelayanan publik. (HUMAS MENPAN-RB)
