JAKARTA – Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, gerakan revolusi mental sangat gencar digalakkan. Joko Widodo pertama kali memperkenalkan gerakan ini dalam kampanye politiknya hingga membawanya sampai ke Istana Negara, dan terus menerus menggaungkan terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, kami betul-betul mengamati pola lama dalam hal melayani baik internal maupun eksternal. Pelayanan publik harus mencerminkan pola perilaku yang menunjukkan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi saat membuka seminar Strategi Membangun ASN yang Profesional melalui Revolusi Mental dalam Mewujudkan World Class Government di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (04/07).
Para pembantu Presiden, lanjut Yuddy berusaha mewujudkan gerakan ini, dengan mengubah mindset ASN, dari mental priyayi menjadi melayani. Untuk memastikan stigma budaya priyayi telah ditinggalkan, Presiden memberikan contoh birokrat turun langsung ke lapangan untuk melihat kinerja pemerintahan. “Presiden memberikan penekanan untuk seluruh pejabat daerah untuk lebih banyak berada di lapangan. sehingga benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Setelah fokus perubahan mindset, langkah berikutnya adalah memperbaiki unit pelayanan publik. Menteri Yuddy mengatakan, sudah berkali-kali meninjau secara langsung pelayanan publik serta berdialog dengan masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka. “Kami mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan respon yang cepat kepada masyarakat,” tukasnya.
Yuddy optimis, dari parameter perubahan, arah perubahan reformasi birokrasi mudah-mudahan bisa dicapai dalam lima tahun kedepan. “Tidak ada lagi celah dalam rekrutmen CPNS dan juga proses seleksi jabatan pimpinan tinggi. Sehingga kita benar-benar mendapatkan orang yang terbaik,” ujarnya.
Melalui cara seperti itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan dan membuktikan bahwa revolusi mental tidak hanya sebagai jargon kampanye politik, namun benar-benar memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan menjalankan delapan area perubahan, tujuan reformasi birokrasi dapat segera tercapai walaupun memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Meskipun sekarang sudah ada perbaikan tapi demi kemajuan yang besar, harus ada perbaikan yang lebih spesifik,” ujarnya.
Aparatur pemerintah berada dalam zona kompetitif, dan zona nyaman seharusnya telah ditinggalkan. Semua yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk menuju pemerintahan berkelas dunia. (rr/HUMAS MENPANRB)
