Menteri Yuddy mencoba sepeda onthel yang biasa digunakan anggota polisi untuk berpatroli
MANADO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi blusukan ke sejumlah kantor pelayanan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik.
"Manado inikan ditunjuk sebagai role model pelayanan publik nasional. Jadi pelayanannya harus baik," kata Yuddy Chrisnandi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (1/12).
Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Yuddy didampingi oleh Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica Mangindaan dan Asisten III Sekda Sulut Christiano E Talumepa.
Kunjungan pertama Menteri Yuddy yaitu ke kantor Samsat Manado. Yuddy mengaku tidak dapat memberikan penilaian baik atau tidak pelayanan di kantor tersebut. Namun dia senang karena kondisi kantor yang bersih.
Yuddy meminta kepada seluruh jajaran di kantor Samsat untuk melakukan studi banding dengan daerah-daerah yang sudah memiliki inovasi pelayanan di Samsat, seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Menurutnya, masyarakat pasti selalu ingin pelayanan yang lebih cepat dan jika terealisasi akan menjadi sangat baik.
"Kalau ingin lebih baik maka belajarlah dengan daerah yang sudah baik. Karena masyarakat yang datang ke sini sudah dengan sukarela membayar pajak, dan pajak itu merupakan penghasil devisa daerah. Jadi mereka berhak mendapatkan pelayanan yang baik," kata Yuddy.
Kunjungan selanjutnya yaitu kantor Imigrasi Kelas I Sulawesi Utara. Saat tiba, Yuddy melihat banner yang berisikan foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun dalam foto tersebut tidak ditulis daerahnya. "Seharusnya di depan dikasih tahu bahwa ini kantor Imigrasi Manado," kata Yuddy kepada salah satu petugas imigrasi.
Saat masuk, Kepala Imigrasi Montano F. Rengkung yang telat hadir menyambut Menteri Yuddy langsung menunjukkan tempat-tempat pelayanan imigrasi. Saat itu, Yuddy menghampiri salah seorang, Baso Ardi yang tengah membuat paspor karena akan pergi ke Malaysia.
Dialog pun berlangsung :
"Saya baru pertama ke sini dan ingin membuat paspor untuk kerja ke Malaysia," kata Baso kepada Yuddy.
"Sudah tahu berapa bayarnya?"
"Belum pak," kata Baso.
"Itu sudah ada standar pembayarannya. Bapak harus tahu, kalau tidak nanti bisa dipermainkan," kata Yuddy.
Yuddy juga berpesan agar kantor imigrasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seperti memberikan minum saat menunggu antrean. Menurutnya, imigrasi juga merupakan salah satu penghasil devisa daerah.
Usai mengunjungi kantor Imigrasi, Yuddy menuju Kantor Pertanahan Kota Manado. Ketika tiba, terlihat parkiran yang ada di depan kantor BPN terlihat semrawut. "Ini parkirannya sangat semrawut sehingga masyarakat sulit untuk parkir di sini. Harus segera diperbaiki," kata Yuddy.
Saat tiba di kantor pelayanan, Yuddy langsung menuju ke kerumunan ibu-ibu yang ingin membuat sertifikat tanah. Dia meminta agar masyarakat tidak sungkan untuk mengadu jika ada pelayanan yang kurang.
Ny. Sisi mengadukan mengenai lamanya proses pembuatan sertifikat. Dia mengatakan, sudah sejak 2 bulan lalu mengurus namun belum mendapatkan sertifikat yang dimaksud. "Sertifikat tanah saya sudah dua bulan tidak jelas statusnya. Saya ke sini tetapi tidak pernah ada hasil," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Yuddy meminta pejabat BPN untuk membantunya. "Jangan sampai masyarakat terabaikan karena ini merupakan tugas utama aparatur sipil negara," kata Yuddy.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Manado H.R. Muntolo mengatakan bahwa sertifikat sudah terbit dan tinggal diserahkan. "Sertifikatnya sudah selesai, ibu tinggal ambil saja," katanya.
Kantor Kecamatan juga tidak luput dari blusukan Yuddy. Usai meninjau kantor BPN, Yuddy langsung menuju kantor Kecamatan Wenang. Saat ditanya dimana Pak Camatnya, seluruh staf mengatakan bahwa Pak Camat sedang ada acara.
Namun, beberapa menit kemudian, Camat Donald Sambuaga tiba. Dia mengaku tengah menghadiri pertemuan RT dan RW yang diselenggarakan di Hotel Sahid Teling. Menteri Yuddy sempat kaget karena pertemuan RT dan RW saja dilaksanakan di hotel. "Seharusnya bapak tanya di kantor-kantor pemerintahan. Aturan soal larangan rapat di luar kantor itu kan masih berlaku, hati-hati, kalau ke depan masih dilakukan maka bapak bisa kena sanksi, apalagi pertemuan ini hanya sekitar 100 orang kata bapak," kata Yuddy.
Kunjungan selanjutnya yaitu ke kantor Polresta Manado. Di sana Yuddy melihat pelayanan seperti pembuatan SKCK dan pengaduan.
Menurut Yuddy, pelayanannya sudah baik namun fasilitas yang ada masih sangat kuno. Misalnya saja seperti alat cap tiga jari yang masih menggunakan tinta dan bantalan yang dipakai sudah sangat usang. "Ini harus diganti. Alatnya masih seperti jaman dahulu, harus diperbaharui. Saya akan laporkan ke Polri," kata Yuddy.
Kunjungan Yuddy selanjutnya yaitu ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Menurutnya, pelayanan di Dukcapil sudang baik, yang terpenting para pegawainya dalam memberikan pelayanan harus selalu senyum dan ramah.
Yuddy juga sempat bercakap-cakap dengan masyarakat yang mengurus surat-surat berharga. Salah satunya bernama ibu Minka yang mengaku sudah dua bulan mengurus surat kependudukan namun belum selesai. "Saya sudah sebulan bolak balik ke sini tetapi belum juga selesai. Sementara saya punya anak yang masih sekolah," kata ibu Minka.
Mendengar hal tersebut, Menteri Yuddy langsung meminta kepada jajaran Dukcapil Manado agar segera diselesaikan. Dikatakan, bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit dalam mengurus KTP, Kartu Keluarga, atau surat-surat lainnya. "Pak Jokowi akan marah jika tahu masih ada warga yang dipersulit dalam mengurus surat berharga. Jadi ibu itu harus segera dibantu, kasian," kata Yuddy.
Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu juga menjadi objek kunjungan Menteri Yuddy. Dia meminta agar jajaran di BPPT segera melakukan evaluasi pelayanan. Menurutnya, jika ada pelayanan yang bisa dipercepat maka harus dipercepat.
"Pengurusan SIUP di DKI tidak sampai 1 jam, dan di Surabaya hanya 3 jam. Jadi harus ada kesigapan sumber daya manusianya," kata Yuddy.
Dia mengatakan, ke depan jika ada masyarakat yang ingin membuka usaha tidak perlu ada ijin, Pemda bisa menjadikan syarat. Karena jika menunggu ada ijinnya maka akan lama.
"Nanti ke depan akan ada persaingan dengan daerah lain. Ini kantor masa depan yang akan menentukan tingkat pembangunan masyarakat di Manado. Jadi pelayanannya mesti ramah dan baik," kata Yuddy.
Lokasi terakhir yang disambangi Menteri Yuddy yaitu ke Kantor Wali Kota Manado. Di kantor ini dia mengingatkan pentingnya netralitas dan profesional aparatur sipil dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
Siapapun yang akan terpilih nanti pastikan bahwa aktivitas harus tetap berjalan, pelayanan publik harus tetap berlangsung, tata kelola pemerintahan di Manado harus semakin baik. “Kita tunjukkan netralitas agar masyarakat tahu bahwa kita melayani semua orang, dan kita betul-betul netral," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
