BOGOR - Setiap unit pelayanan publik wajib memiliki inovasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. "Kunjungan saya ke Bogor Dalam rangka safari ramadan. Kali ini temanya yaitu pengawasan disiplin aparatur sipil negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Yuddy saat melakukan kunjungan kerja ke Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6).
Kunjungan Yuddy pertama yaitu ke kantor Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yuddy didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Herman Suryatman, bersama Bupati Bogor Nurhayanti.
Yuddy yang menyambangi hampir setiap sudut kantor, menilai bahwa kondisi kantor kearsipan tersebut seperti tempat sampah. "Ini kantor seperti tempat sampah. Seharusnya dari pusatnya harus dipilah-pilah terlebih dulu mana saja yang mau diarsipakan, Kasubag harus kasih usul dan sarannya untuk pusat," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, dia akan meminta ke Kepala ANRI untuk membantu masalah arsip di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.
Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Arsip Rusdi Mursanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut ke pusat bahkan, mereka sudah mengadakan pembinaan, pelatihan, rapat-rapat, sosialisasi, dan peraturan terkait masalah arsip ini. "Tapi kesulitan kami ada di orang-orangnya karena kita sudah melakukan pendampingan tetapi masih tetap seperti itu. Kami berharap bapak Menpan bisa membantu," kata Rusdi.
Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong menjadi target kunjungan kedua. Di sana, Yuddy menyoroti mengenai sistem absensi yang masih manual. Dia meminta agar Pemkab menyediakan anggaran untuk mengubah sistem absensi tersebut menjadi elektronik atau finger print, sehingga bisa terintegrasi dengan BKD.
"Kita ingin kehadiran ASN di atas 95 persen untuk instansi yang paling bawah karena kita ingin pegawai pemerintah produktif dan tidak mengecewakan masyarakat. Jadi yang tukang bolos, mereka yang akan dirasionalisasi. Jadi nanti sistem absensinya harus diganti dengan elektronik," kata Yuddy.
Kunjungan Yuddy selanjutnya yaitu ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Yuddy meminta agar kantor BPMPTSP dirancang lebih baik lagi karena semua pelayanan harus ada di sini. "SOP-nya juga mesti lebih jelas dan tegas, tidak boleh ada wilayah abu-abu dan tidak boleh ada keragu-raguan dalam memberikan izin usaha," kata Yuddy.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor juga menjadi salah satu tujuan Yuddy. Dia meminta agar sistem pengawasan disiplin melalui absensi di Bogor harus diperbaiki atau di-upgrade. Karena meskipun sudah menggunakan absensi elektronik tapi pemantauannya belum bisa dilakukan secara terpusat oleh BKD, bahkan BKD harus mengecek ke Satker masing-masing.
"Harus ada satu sistem yang dapat dihubungkan ke BKD pusat, ini sangat penting kita lakukan agar produktifitas ASN terlihat. Safari ini juga dalam rangka pengawasan pegawai. Jadi kesejahteraan ASN saat ini sudah semakin baik, kalau disiplin rendah ditambah pengawasan tidak maksimum otomatis masyarakat akan komplain," kata Yuddy.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi lokasi kunjungan Yuddy selanjutnya. Saat tiba, dia langsung mengecek sustem antrian yang saat itu sangat padat karena sistem antrian secara elektronik rusak sejak seminggu lalu.
Yuddy juga langsung mendengar 'curhat' dari Endang, salah satu pengunjung. Dia menceritakan mengenai SOP yang tidak jelas di kantor Pertanahan. "Saya di sini sudah dari setengah sepuluh dan tidak ada panggilan antrian. Tetapi saat datang, tidak diberikan penjelasan mengenai status tanah dan tiba-tiba saya harus sidang," kata Endang.
Yuddy meminta agar pengaduan seperti ini harus ditindaklanjuti. Selain itu, sistem antrian elektronik yang mati juga menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang komplain. "Kalau di BPN ada kerusakan sistem sudah satu minggu untuk orang yang mengambil antrian, perlu ada koordinasi dan kerjasama supaya tetap tertib, agar tidak terjadi kekisruhan seperti ibu-ibu tadi. Dia marah-marah karena tidak ada kejelasan. Semua harus jelas dan transparan," kata Yuddy.
Kunjungan Yuddy di Kabupaten Bogor berakhir di Polres Bogor. Setelah itu, dia langsung mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bogor.
Menurut Yuddy, perlu ada inovasi baru dari pimpinan imigrasi Bogor untuk bisa memfasilitasi para pemohon agar lebih nyaman. "Perlu terobosan-terobosan bagaimana mengurangi antrian para pemohon. Apakah jam kerjanya lebih pagi seperti di Jakarta Selatan, atau melakukan sistem jemput bola, atau seperti di Surabaya yang kantor imigrasinya membuka pos pelayanan UPT di mall," kata Yuddy.
Menteri Yuddy juga melakukan kunjungan ke Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor, BKPP Kota Bogor, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor, dan Polres Bogor Kota. (ns/HUMAS MENPANRB)
