Menteri PANRB Syafruddin, Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, dan Mendagri Tjahjo Kumolo berfoto bersama pemerintah daerah penerima penghargaan dalam acara pembukaan PKNRM di Lapangan ex Koni, Manado (26/10).
MANADO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memberi penghargaan kepada delapan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya MPP dinilai merupakan salah satu wujud revolusi mental dalam program Gerakan Indonesia Melayani (GIM).
Penghargaan itu diberikan Puan dalam Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) di Lapangan ex KONI, Manado, Jumat (26/10). "Ini menunjukkan revolusi mental secara perlahan tapi pasti sudah dilaksanakan setiap masyarakat, mulai dari pusat dan daerah. Atas nama pemerintah, saya sampaikan apresiasi atas berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan," ujar Puan.
Kedelapan daerah yang mendapatkan penghargaan antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Tomohon, dan Kabupaten Karangasem. Namun, perwakilan Kota Denpasar berhalangan hadir dalam acara pemberian penghargaan tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental itu, Kementerian PANRB mendapat tugas untuk mengoordinasikan Program Gerakan Nasional Indonesia Melayani. GIM dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa pelayanan publik di tanah air belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, sehingga pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaikinya.
Atas dasar itu, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk membangun pusat pelayanan modern. Pada dasarnya, MPP adalah pengintegrasian berbagai layanan dari daerah dengan berbagai pelayanan publik instansi pemerintah pusat, BUMN dan kalau mungkin swasta.
Dengan sistem yang modern dan terintegrasi, diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan efisien. Di sini, masyarakat tak perlu repot untuk berpindah tempat karena sudah tersedia dalam satu gedung.
Lebih lanjut dijelaskan, Program GIM berfokus pada 10 program. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Kedua, peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum. Ketiga, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-Government). Keempat, penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance based management system) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah juga memberikan penghargaan pada daerah untuk pencapaian Gerakan Indonesia Bersatu, yakni Provinsi D.I Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Tengah. Penghargaan juga diterima oleh Kab Banyuasin, Kab Muara Enim, Kab Lombok Utara, Kab Belitung Timur, dan Kab Merangin. (don/HUMAS MENPANRB)
