Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa didampingi Walikota Pekanbaru M. Noer berbincang-bincang dengan seorang anak di sela kunjungannya ke MPP Kota Pekanbaru, Senin (21/01).
PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, melakukan sejumlah persiapan menjelang peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru. Persiapan itu dilakukan melalui monitoring sekaligus rapat koordinasi, yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa.
Selain rapat koordinasi dengan Pemkot Pekanbaru, Diah juga berkeliling meninjau pelayanan serta sarana dan pra sarana yang ada di MPP Pekanbaru. “Kami sangat berbahagia hari ini setelah melihat langsung bahwa ini sudah terealisasi,” ujar Diah di MPP Pekanbaru, Senin (21/01).
Di MPP ini, sebanyak 22 instansi yang tergabung untuk menyelenggarakan pelayanan, diantaranya Kejaksaan, Ikatan Arsitek Indonesia, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PT Taspen, PDAM, Imigrasi, Ikatan Notaris Indonesia, dan masih banyak lagi, serta pelayanan dari Pemkot Pekanbaru.
Untuk menunjang pelayanan itu, tak hanya dengan banyaknya instansi yang bergabung, namun juga sarana dan prasarana yang menambah nyaman semua kalangan masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pekanbaru telah menyediakan pelayanan untuk kaum disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak, mesin antrean, ruang tunggu yang nyaman, Wi-Fi gratis, serta CCTV sebagai sarana keamanan.
Dalam kesempatan itu, Diah mengatakan, pembangunan MPP seperti menjadi tren di setiap pemda demi perbaikan pelayanan publik. Terakhir, Menteri PANRB Syafruddin meresmikan MPP Kabupaten Banyumas, yang merupakan MPP pertama di Provinsi Jawa Tengah pekan lalu.
Dikatakan, antusias pemerintah daerah dapat terlihat dari nuansa ‘kompetisi’ untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. MPP yang berdiri di Bumi Lancang Kuning itu, diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera membenahi sistem pelayanan publiknya. Kehadiran MPP ini, tak hanya menggabungkan seluruh layanan ke satu gedung, tapi juga mengintegrasikan sistem secara online.
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini juga menjelaskan, peran Kementerian PANRB tidak hanya memberikan konsultasi sebelum didirikannya MPP, tetapi juga mengevaluasi pelayanan. “Oleh karena itu, diperlukan dukungan oleh banyak pihak demi perbaikan pelayanan publik,” imbuh Diah.
Diingatkan, setelah berdirinya MPP ini, hal penting lainnya adalah menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih optimal. Untuk itu, perlu komitmen kuat dari tingkat pimpinan hingga staf. Walikota Pekanbaru, M. Noer, dalam kesempatan itu mengatakan akan terus mengembangkan kualitas pelayanannya. “Fasilitas lainnya insya Allah akan kami siapkan dengan perubahan penataan. Kami juga rencanakan membangun gedung parkir dua sisi,” pungkas Noer. (don/HUMAS MENPANRB)
