Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, yang rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat.
BATAM – Satu lagi, pemerintah akan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sebenarnya sudah beroperasi sejak beberapa waktu lalu, yakni MPP Batam. Dengan 427 jenis layanan, dan penggunaan data sudah terintegrasi serta mengurangi penggunaan uang kertas, diharapkan MPP ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Apalagi, selama ini kunjungan masyarakat di MPP Batam bisa mencapai 800 orang per hari.
Menurut rencana, MPP Batam akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam bulan September ini. “MPP Batam diharapkan mampu menjadi role model MPP di Indonesia,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat melakukan kunjungan ke Batam, Senin (10/09).
Diah berharap, semua bupati dan walikota se-Kepulauan Riau serta seluruh kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) se-Pulau Sumatera hadir. “Kami mengundang seluruh walikota se-Kepri, seluruh Kepala PTSP se-Sumatera, dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) provinsi,” ujar Diah, yang didampingi oleh Kepala DPM PTSP Kota Batam, Gustian Riau.
Pada dasarnya, menurut Diah, layanan di MPP Batam sudah baik. Namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah dan jenis layanan harus ditambahkan. Sementara ini, sudah ada 30 instansi yang mengisi slot di MPP Batam.
Bukan hanya untuk masyarakat Batam, MPP ini juga diharapkan memberikan pelayanan optimal kepada para investor luar maupun dalam negeri. Pasalnya, letak geografis Kota Batam ini menjadi pintu gerbang Indonesia. Pelayanan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dan pelayanan Kejaksaan juga ada di dalam gedung yang berlokasi di bilangan Berlian ini.
Dalam bulan ini, MPP Batam juga akan mendapat tambahan layanan, yakni dari Telkom Indihome. Peralatan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini pun bisa dikatakan sudah siap, namun perlu beberapa tahap lagi agar bisa optimal melayani warga. Sebelum diresmikan pada 20 September mendatang, masyarakat dipastikan sudah bisa merasakan layanan ini. “Ada tambahan layanan, harus meningkatkan layanan yang ada,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.
Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.
Saat ini, beberapa daerah juga tengah membangun MPP, antara lain Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo. (don/HUMAS MENPANRB)
