Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan menggandeng perguruan tinggi negeri (PTN) dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (PNS).
Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan,rekrutmen calonPNSmerupakansalahsatu pintu masuk penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pihaknya akan memperketat proses perekrutan mulai saat pendaftaran hingga penentuan kelulusan.Pasalnya, persoalan transparansi selama ini menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. “Ada sinyalemen bahwa rekrutmen calon PNS di daerah dijadikan ATM oleh pejabat, dan sering dijadikan alat dalam kampanye pilkada,” katanya di gedung Kemenpan dan RB kemarin. Lebih lanjut Azwar mengungkapkan, ke depannya pemerintah akan melibatkan PTN dalam proses perekrutannya. Menurut dia,PTN yang dipilih juga harus atas dasar rekomendasi dari menteri pendidikan dan kebudayaan. Nantinya, PTN yang akan ikut menyeleksi tergabung dalam suatu konsorsium. Berdasarkan rekomendasi mendikbud, hanya ada beberapa PTN yang dinilai mampu untuk melaksanakan seleksi aparatur negara di daerah secara objektif, transparan,dan akuntabel. Mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan,melalui kerja sama dengan PTN maka proses perekrutan PNS diharapkan akan semakin kredibel. Dia juga tidak akan segan-segan untuk membatalkan pengangkatan calon PNS baik itu di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah serta tidak akan memberikan nomor induk pegawai (NIP) jika terjadi kecurangan. “Mereka harus mengerti bahwa rekrutmen PNS itu pintu masuk dalam penataan manajemen kepegawaian nasional,”terang Azwar. Menpan dan RB ini juga meminta kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam perekrutan calon PNS yang bebas dari KKN. Dalam hal ini, anggota masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dan KKN kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). “Saya sudah ketemu dan berbicara dengan pihak ICW, dan mereka menyatakan siap menerima pengaduan berbagai kecurangan dalam seleksi calon PNS,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mendesak pemerintah daerah yang meminta formasi calon PNS untuk menyertakan analisa jabatan dan kebutuhan pegawai secepatnya. Melihat kenyataan itu, pihaknya sudah melakukan pendidikan dan latihan untuk mencetak tambahan 4.125 analis jabatan, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 4.200 orang. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Idrus Paturusi mengakui keterlibatan PTN dalam proses reformasi birokrasi ini. Dalam proses rekrutmen PNS ini, ungkapnya,PTN akan membuat soal-soal ujian. Selanjutnya, PTN juga akan memeriksa hasil dari ujian tersebut dan menyeleksi calon yang ada dengan sistem peringkat.Tahapan terakhir yaitu melaporkan hasil ujianseleksiinike panitiaperekrutan yang ada di pemerintah provinsi masing-masing. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini menegaskan, meskipun PTN yang ditunjuk sebagai pelaksana ujian berdasarkan rekomendasi pemerintah provinsi setempat, kemungkinan adanya praktik kecurangan selama proses ujian seleksi ini sangat kecil.Pasalnya,PTN merupakan lembaga independen yang tidak mengadakan komunikasi dengan para kandidat untuk birokrasi tertentu. **neneng zubaidah
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/463821/44/
