Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Deputi Pelayanan Publik Wiharto, daerah ini merupakan salah satu binaan Kementerian PAN dan RB dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya dalam pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Dalam hal ini, lanjut Wiharto, pihaknya melakukan koordinasi dalam pembentukan 444 lembaga PTSP, yang terdiri dari 18 PTSP Provinsi, 330 PTSP Kabupaten dan 96 PTSP Kota. “Jumlah itu merupakan 84% dari total 530 PTSP Provinsi/Kab/Kota,” ujarnya.
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu mengungkapkan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian PAN dan RB untuk menerapkan manajemen mutu ISO 9001 : 2008. “Kami menerapkan ISO untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kami berharap tahun 2013 sertifikasi standar mutu tersebut sudah kami dapatkan,” ujarnya.
Menurut Remigo, penerapan standar mutu di seluruh SKPD itu dengan pertimbangan bahwa kabupaten yang dipimpinnya masih relatif muda, yakni lahir tahun 2003, sehingga relative lebih mudah menerapkan mekanisme yang ketat. “Sekarang atau nanti, toh harus dilakukan juga, sehingga kami tetapkan untuk menerapkan standar mutu ISO tahun ini,” ujarnya.
Ditambahkan, Pemkab juga telah membentuk Komisi Pengawas Pelayanan Publik, melaksanakan survei IKM, Hot Line Service & Kotak Pengaduan secara serentak pada semua Unit Kerja, monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT.
Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, ada program kredit tanpa bunga. Saat ini juga dilaksanakan program pelatihan 3.000 petani petani, yang dilakukan bekerjasama dengan USAID AMARTA, program agribisnis yang dilaksanakan bekerjasama dengan Balitbang Kementerian Pertanian. Pemkab memebrikan subsidi pengolahan lahan masyarakat menggunakan traktor. Dalam hal ini, Pemkab menyediakan traktor dan masyarakat yang menggunakan hanya membayar Rp.100.000,-/Ha.
Di bidang pendidikan, dilaksanakan program sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, serta pemberian beasiswa bagi seluruh siswa yang masuk PTN. “Saat ini sudah mencapai 636 orang, dengan beasiswa maksimal Rp 20 juta per tahun,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, kabupaten yang berpenduduk 46.600 jiwa itu telah mengadopsi e-government dengan website dan home page pada setiap SKPD, yang ditetapkan melalui Perbup No. 19b tahun 2010. Selain itu, wilayah pemekaran dari Kabupaten Dairi ini juga menerapkan sistem pelayanan elektronik pada KP2SP-PM, ULP dan Dinas Pendidikan.
Sistem informasi secara elektronik juga diterapkan pada sejumlah unit pelayanan publik, antara lain SIMDA Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (e-KTP); Sistem informasi pada Diknas, Dinkes, Bappeda, BKD & Diklat dll; Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. “Kami melakukan penyederhanaan mekanisme pelayanan dan penerapan SOP/prosedur tetap pelayanan pada semua unit pelayanan publik,” ujar Bupati Remigo.
Di bidang kepegawaian, Pakpak Bharat telah melaksanakan pembenahan sistem rekrutmen aparatur, pembenahan administrasi kepegawaian, analisa dan seleksi dalam rangka pengisian formasi jabatan serta peningkatan kompetensi aparatur. Saat ini juga telah tersusun informasi jabatan, informasi beban kerja, peta jabatan pada seluruh SKPD dan UPT.
Saat ini jumlah pegawai Pakpak Bahart sebanyak 2.532 orang, terdiri dari 1.115 tenaga teknis, 1.058 tenaga pendidikan, dan 295 tenaga kesehatan. Untuk tenaga teknis, ujar Remigo, hingga tahun 2016 mendatang pihaknya masih kekurangan 429 orang, sedangkan tenaga pendidikan kurang 236 orang, dan tenaga kesehatan masih membutuhkan 101 orang.
Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM Aparatur, dilakukan melalui program tugas belajar PNS. Saat ini sebanyak 87 PNS mengikuti tugas belajar program S-1, 39 Orang program S-2, dan untuk S-3 ada 3 Orang. Untuk pembinaan character building bagi pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon II, III & IV. Pemkab juga memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
Buah dari pembinaan kepegawaian, pola pikir pegawai kini sebagian besar sudah berubah, dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir pelayan. Hal itu antara lain ditandai dengan membaiknya motivasi, moral dan kinerja aparatur pelayanan pada SKPD/UPT, meningkatnya komunikasi internal aparatur dan tumbuhnya kesadaran aparatur mengenai pentingnya net work pelayanan antar SKPD/UPT, penataan administrasi dan prosedur pelayanan, perubahan penataan ruang kantor. “yang sangat menggembirakan, opini masyarakat sangat positif terhadap proses penataan yang kami laksanakan,” tambahnya.
Bupati Pakpak Bharat menambahkan, tahun ini pihaknya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. “Kami mentargetkan, tahun depan kami bisa meraih WTP,” ujar Remigo. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
