Melianus Ajoi (foto : dit)
JAKARTA – Sempat merasa stress pada dua minggu pertama mengikuti program magang di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kini 18 PNS dari Provinsi Papua Barat sudah merasa seperti di rumah sendiri. Bahkan setelah dua setengah bulan, mereka sudah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap diterapkan, setelah kembali ke daerahnya, awal Mei 2016 mendatang.
Hal itu terungkap dari perbincangan crew Humas Kemenetrian PANRB dengan Melianus Ajoi, salah satu dari 18 PNS dari Provinsi Papua Barat yang magang di Kementerian PANRB sejak awal Februari silam. “Banyak yang kami dapat di sini,” ujarnya, saat ditemui di saat istirahat siang, Senin (18/04).
Dikatakan, dirinya dan teman-teman mendapatkan pengalaman, terutama budaya kerja. Mereka melihat dan merasakan, bekerja mulai dari jam 07.30 - jam 16.00. Dengan seluruh kegiatan diikuti langsung di masing-masing kedeputian (on the job trainning) memaksa mereka bekerja secara disiplin. “Ini sangat berbeda dengan waktu masih di Papua. Kami bisa datang ke kantor seenaknya, jam kerja tidak diterapkan secara tegas. Beban kerja di Papua juga jauh berbeda dengan di sini,” ujarnya.
Dengan mengikuti suasana kerja di Kementerian PANRB, tidak mungkin keluar kantor seenaknya seperti di Papua, karena akan mengganggu teman yang lain. Setelah dua minggu, ujar Joi (demikian pria ini biasa dipanggil) mengaku mulai terasa ada perubahan. “Kami sekarang sudah menyesuaikan diri, bahkan merasa seperti rumah sendiri,” ucapnya.
Selain budaya kerja, mereka juga mendapat tugas untuk mempelajari penyusunan laporan akuntabilitas kinerje instansi pemerintah (LAKIP), reformasi birokrasi, serta penerapan revolusi mental di lingkungan aparatur negara. Tidka tanggung-tanggung, Joi yang merupakan staff di Biro Umum Pemprov Papua Barat ini mengaku mendapatkan pembelajaran langsung dari Asisten Deputi. Selain teori, juga mendapatkan penugasan langsung.
Dia menconrohkan, pernah mendapat tugas untuk melakuan evaluasi LAKIP dari beberapa daerah. “Kami juga diminta memaparkan LAKIP dari Papua Barat. Dari situ, kami langsung tahu, ternyata masih banyak yang salah,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kini dia sudah bisa menyusun LAKIP untuk Papua Barat.
Untuk langkah awal, setelah kembali ke daerah nanti Joi dan kawan-kawan akan membuat Sistem Operatiing Procedure (SOP) untuk diterapkan di daerahnya. Selain itu, SOP untuk pelayanan publik. “Setelah pulang nanti kami akan mendorong Pak Gubernur dan pak Sekda agar sistem tersebut bisa diterapkan di Papua Barat,” ucap Joi.
Namun diakuinya, pihaknya masih membutuhkan bimbingan dari Kementerian PANRB, melalui bimbingan teknis agar teman-teman kami yang di daerah bisa menyesuaikan. Dengan demikian, semua pemikiran bisa sama dan berjalan sesuai rencana.
Joi menambahkan bahwa program-program perubahan yang akan diterapkan di Papua Barat tersebut tidak membutuhkan anggaran baru, tetapi cukup dengan anggaran rutin. Dikatakan, yang harus dlakukan terlebih dahulu adalah perubahan mindset dan semangat.
Menurutnya, tantangan yang paling berat dihadapi, selama ini banyak orang di Papua yang sedikit tahu, tapi seperti sudah banyak tahu. Selain itu, pegawai yang selama ini sudah aman nyaman dengan suasana dan cara kerja yang ada, karena mereka pasti resisten menerima perubahan, selain persoalan politik.
Satu hal yang boleh jadi menjadi pendorong perubahan adalah sudah dilaksanakannya seleksi terbuka untuk pengisian jabatan eselon II, yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu diyakini merupakan penggerak utama (prime mover) perubahan, sehingga akan tercipta suasana kompetitif, dan meningkatkan kinerja pegawai.
Joi mengngkapkan juga, ada satu hal yang sangat mengesan saat mengikuti perjalanan dinas di Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Malam-malam, saat minum kopi bersama Pak Deputi, dia mendapat pesan khusus. “Kamu jangan bikin malu Joi. Di daerah nanti, kamu harus bisa bikin LAKIP yang benar, dan bekerja dengan baik dan benar,” akunya. (put/ags/HUMAS MENPANRB)
