Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menerima cinderamata dari Rektor Unpad
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi wanti-wanti kepada penyelenggara pelayanan publik untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu layanan dinyatakan tidak berbiaya (gratis), namun di belakang petugas berkata “Maaf, mohon seikhlasnya,” ungkap Menteri dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada acara seminar Pentahelix dan Launching UNPAD –BCE, di Jakarta, Senin (09/05).
Dikatakan, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sangatlah sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat, nyaman serta berbiaya murah atau bahkan gratis. Adapun pelayanan publik yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.
Ditambahkan, pelayanan prima akan memberikan citra baik bagi pemerintah, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah, akan mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan prima yang utama harus dilakukan perubahan adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dari para petugas layanan.
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu revolusi mental. “Perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani dan budaya kerja dari individual menjadi kelompok,” tegasnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan, pelayanan itu harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui pelayanan publik masyarakat merasakan kehadiran negara. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi ujung tombak dan hasil dari perubahan yang dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Menteri menyampaikan ucapan selamat kepada Rektor UNPAD atas peluncuran UNPAD-BUMN Center of Excellent (UNPAD-BCE). Layanan over the top (OTT) pada portal merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
Menurutnya, UNPAD-BCE yang merupakan layanan data dan informasi melalui teknologi informatika (e-service), merupakan salah satu terobosan dalam pelayanan publik, Perolehan data secara elektronik harus melalui penentuan service level agreement oleh para pihak terkait. “Penentuan service level agreement harus ditetapkan agar tidak merugikan para pihak berkepentingan, terutama masyakarat (konsumen),’ imbuhnya.
Lebih lanjut Diah Natalisa menyampaikan, perubahan dari sistem manual menjadi digital, jika tanpa didukung revolusi mental para pihak terkait dalam hal ini UNPAD, BUMN dan masyarakat, maka tidak mungkin itu tercapai. Aplikasi UNPAD-BMC ini telah mengurangi begitu banyak budaya tatap muka dan prosedur perijinan. Ia pun mengungkapkan apresiasi kepada Rektor UNPAD beserta jajaran yang telah bekerja keras dan penuh semangat dalam memberikan layanan prima, tidak berhenti melakukan inovasi dan menjadi contoh bagi instansi pelayanan publik lain. (byu/HUMAS MENPANRB)
