Tangkapan layar FGD Penyesuaian Pelayanan Pariwisata di Era Tatanan Normal Baru yang dilakukan secara virtual, Selasa (30/06).
JAKARTA – Pemulihan sektor pariwisata terus didorong dalam tatanan normal baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik nasional, turut berpartisipasi agar pelayanan sektor pariwisata menjadi lebih baik sehingga mendapatkan kepercayaan lagi dari para wisatawan melalui penerapan berbagai kebijakan pelayanan publik.
“Pada focus group discussion (FGD) kali ini kami fokuskan pada identifikasi berbagai permasalahan, tantangan serta bagaimana strategi yang telah dilakukan dalam mengelola pariwisata pada pandemi Covid-19” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan dalam FGD Penyesuaian Pelayanan Pariwisata di Era Tatanan Normal Baru yang dilakukan secara virtual, Selasa (30/06).
Untuk diketahui pemulihan industri, pariwisata, dan investasi merupakan salah satu dari empat fokus utama dalam tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Diah menjelaskan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya strategis agar destinasi wisata semakin diminati meskipun di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Saat ini sektor pariwisata mengalami lack of trust destination, hal ini terjadi karena dampak pandemi melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan lockdown atau karantina wilayah yang membatasi perjalanan. “Wisatawan juga masih merasa nyaman untuk tetap berada di rumah dari pada pergi berwisata demi memutus mata rantai penyebaran virus corona,”ungkap Diah.
Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah tren dalam berwisata. Diantaranya kegiatan wisata yang semula dilakukan secara rombongan (grup), dengan adanya penerapan pembatasan sosial, wisatawan akan lebih senang berwisata secara individual tetapi dengan penerapan pembatasan sosial.
"Kegiatan wisata juga hanya akan dapat dilakukan jika wisatawan merasa bahwa destinasi wisata yang dituju telah memperhatikan beberapa faktor penting yaitu clean, health, dan juga safety (CHS),” tuturnya.
Perubahan tren wisata selanjutnya yaitu yang menarik minat wisatawan adalah kualitas dari kunjungannya pada destinasi wisata, sehingga faktor kenyamanan menjadi hal yang diprioritaskan. Selanjutnya, pemanfaatan platform digital dan konten kreatif yang menjadi sebuah kebutuhan diantaranya seperti, marketing destinasi wisata dapat dilakukan secara cepat dan masif melalui berbagai media daring, menciptakan branding destinasi wisata melalui konten yang positif dan menarik, penggunaan prinsip pembayaran non tunai dalam transaksi wisata, serta konsep wisata virtual, yaitu wisata dengan perjalanan virtual dengan sudut pandang 360 derajat untuk mengajak wisatawan menjelajahi berbagai destinasi wisata secara daring.
“Perubahan tren harus disikapi secara cepat dengan melakukan berbagai transformasi pelayanan pariwisata sehingga sektor pariwisata dapat dibuka kembali dan juga kita berharap dapat bertumbuh seperti sedia kala,” terang Diah.
Kementerian PANRB memiliki berbagai kebijakan terkait pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pada pelayanan di bidang pariwisata seperti penyusunan dan penerapan standar pelayanan (SP), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKP), pelaksanaan forum kosultasi publik (FKP), pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan inovasi pelayanan publik, pembangunan SP4N-LAPOR, serta pemberian layanan informasi publik satu pintu melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).
Kementerian PANRB berupaya untuk mendorong dan membantu agar sektor pariwisata dapat memperbaiki layanannya melalui penerapan berbagai kebijakan di bidang pelayanan publik. “Kami berharap dapat membantu melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif, sehingga pariwisata dapat bertumbuh kembali, dan memberikan kesejahteraan kepada bangsa,” tutur Diah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat Yusdi N. Lamatenggo menjelaskan mengenai persiapan memasuki tatanan normal baru pada sektor pariwisata di Raja Ampat. Disampaikan bahwa pariwisata di Raja Ampat mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo terkait tatanan normal baru sektor pariwisata, seperti isu masalah kesehatan, kebersihan dan keamanan yang merupakan hal penting dalam masa pandemi Covid-19, kemudian menerapkan protokol kesehatan di semua lini wisata, serta melakukan promosi wisata yang aman dan sehat. Yusdi menegaskan bahwa arahan presiden juga untuk membuka pariwisata dengan tidak tergesa-gesa.
Yusdi menyampaikan bahwa di Raja Ampat untuk pariwisatanya telah dibuat sistem satu pintu. “Jadi kita sedang mengembangkan secara online tetapi kita juga ada yang offline,” imbuhnya. Yusdi juga berharap dengan adanya pandemi Covid-19 dapat diterapkan sistem serba digital, baik untuk reservasi maupun untuk pembayaran lainnya.
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk hotel, homestay, penginapan, serta restoran. Yusdi menambahkan di Raja Ampat memiliki kekhususan tersendiri dimana banyak terdapat Kapal Wisata, untuk itu telah dibuat protokol kesehatan untuk Kapal Wisata, karena kapal wisata berbeda dengan hotel dan resort.
Selain itu yang menjadi concern adalah pembuatan jalur mitigasi bencana di semua destinasi wisata, pemandu wisata yang harus paham Clean, Health, and Security (CHS), serta penyediaan kontak darurat.
Setiap objek wisata di Raja Ampat mempunyai kemampuan kapasitas maksimum perhari untuk beberapa orang dan hal tersebut akan menjadi fokus untuk pengembangan pariwisata. “Kita tidak mengejar jumlah tetapi kita mengejar kualitas, kualitas ini dari daya dukung lingkungan pariwisata,” terang Yusdi.
Yusdi menjelaskan prinsip wisata new normal Raja Ampat yakni clean, health, safety, dan sustainable. “Kita menambahkan sustainable karena pesan utama dari pandemi ini sebenarnya adalah kita kembali menerapkan clean, health, safety tetapi kita juga bersahabat dengan alam,” terangnya.
Diharapkan pada bulan Juli atau Agustus sudah dilakukan uji coba secara perlahan untuk masuk ke Raja Ampat dan di bulan Oktober hingga Desember diharapkan kondisi seperti biasa dan dapat berwisata dengan konsep kebiasaan baru. Turut hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Koordinasi, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti serta peserta undangan lainnya. (fik/HUMAS MENPANRB)
