MATARAM - Pelayanan prima merupakan wujud dari reformasi birokrasi. “Dengan kata lain, reformasi birokrasi dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan publik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memenuhi harapan rakyat,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Reformasi Birokrasi 2015 di Kota Mataram, Senin (26/01).
Pembukaan acara tersebut ditandai dengan pemukulan Gendang Belek, alat kesenian tradisional khas Pulau Lombok, bersama Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Pekan Reformasi Birokrasi yang digagas oleh Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kaukus NGO Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini merupakan momentum untuk menegaskan dimulainya gerakan revolusi mental kepada jajaran ASN di Kota Mataram
Mirawati menambahkan, dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini reformasi birokrasi diarahkan pada gerakan revolusi mental bagiAparatur Sipil Negara (ASN). “Gerakan revolusi mental menyangkut lima hal, yaitu penyempurnaan peraturan perundang-undangan, perubahanmindset, keteladanan, pengawasan, serta reward and punishment,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu Kementerian PANRB mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk melaksanakan program One Agency, One Innovationyang diluncurkan sejak tahun 2013. Melalui program ini, kepada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menciptakan minimal 1 inovasi pelayanan publik setiap tahun.
Saat ini, lanjut Deputi, Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 yang pendaftarannya telah dibuka sejak tanggal 1 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2015. Artinya, masih terbuka kesempatan bagi Pemkot Mataram untuk mendaftarkan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan selama ini,” tegas Deputi.
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam sambutannya menyampaikan, dalam mewujudkan pelayanan prima, pihaknya telah meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Mataram. Selain itu, juga berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan dalam menunjang pertumbuhan APBD, serta melakukan berbagai inovasi pelayanan publik. Inovasi yang dimaksudkan antara lainpelayanan perijinan satu paket pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), membentuk Tim Medis Reaksi Cepat, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan Penanganan Lingkungan dengan Sampah Nihil (LISAN).
Koordinator Kaukus NGO Provinsi NTB, Suyono mengklaim pelaksanaan Pekan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di Kota Mataram ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendorong terciptanya perubahan tatanan birokrasi di Provinsi NTB pada umumnya.
Dalam rangkaian pecan reformasi birokrasi, Senin malam pukul 19.30 WITA juga diadakan acara live talk show di Lombok TV bertajuk Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Acara tersebut menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Direktur Program Kemitraan, Kepala Bappeda Kota Mataram, dan wakil dari NGO Provinsi NTB. (wq/HUMAS MENPANRB)
