RMOL.Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal dicabut tahun ini. Pemerintah akan membuka penerimaan calon PNS secara besar-besaran. Namun, lantaran sistem perekrutan dinilai masih buruk yang berpotensi membuka peluang terjadinya praktik titip menitip, kementerian/lembaga diimbau mengawal secara ketat.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, bukan saatnya lagi perekrutan calon PNS dilakukan dengan cara titip menitip. Cara itu sudah saatnya dihapus. Dia mengingatkan semua pihak agar mengedepankan objektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik.
“Mari kita perbaiki cara-cara rekrutmen pegawai dengan objektif, tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik,” pesan Boediono di Jakarta, Jumat (25/1).
Selain menyinggung soal rekrutmen pegawai, Wapres juga meminta agar promosi jabatan dilakukan dengan cara objektif. Hal semacam itu sudah seharusnya berani diterapkan dari sekarang guna membaiknya sistem birokrasi di pemerintahan. Perbaikan pelaksanaan birokrasi terutama di bidang perizinan, pengurusan akte kelahiran, imigrasi dan tanah, juga harus dilakukan.
Perlu diketahui, sampai akhir 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90 persen dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi tambun.
Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memastikan pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak ada lagi titipan, baik dari pejabat maupun dari pegawai kementerian.
“Orang sudah memahami tidak bisa lagi melakukan itu, sudah diusahakan semaksimal mungkin tidak ada,”kata Azwar.
Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan, bagi para oknum yang ketahuan bermain dalam proses penerimaan CPNS, akan segera diproses hukum. “Tangkap dan keluarkan saja,” tegasnya.
Azwar menjelaskan, saat ini setiap tahunnya PNS yang pensiun ada 30 ribu. Sedangkan yang baru diangkat menjadi PNS sekitar 60-70 ribu plus pegawai honorer. Oleh karena itu, dia berharap, melalui tes penerimaan CPNS ini dapat menyaring orang-orang pandai dan memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi PNS di setiap kementerian dan lembaga pemerintahan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika menilai, moratorium CPNS harusnya terus dilanjutkan untuk menekan besarnya belanja pegawai saat ini, terutama di daerah.
“Gendutnya komposisi pegawai masih terlihat dari besarnya alokasi belanja pegawai di setiap instansi,” kata Erani.
Erani mengatakan, jumlah pegawai idealnya sesuai anggaran. Apalagi besarnya belanja pegawai dinilai tidak produktif dari sisi pembangunan karena tidak diiringi perbaikan kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan aturan besaran alokasi belanja pegawai.
“Moratorium harus tetap dilakukan. Kaji betul-betul sejauhmana PNS menjawab kebutuhan pelayanan pada masyarakat,” ucapnya.
Menurut dia, belanja pegawai terutama di daerah telah menelan sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja pegawai memakan porsi 42,33 persen pada APBN Perubahan 2012 atau sebesar Rp 261,15 triliun. Sementara belanja modal hanya mendapat 22,28 persen atau Rp 137,43 triliun.
“Ini membuat pembangunan infrastruktur rendah, tidak ada terobosan untuk pembangunan daerah miskin,” tandasnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan, akan ada perekrutan PNS tahun ini. Namun, perekrutan tidak akan dilakukan secara besar-besaran, melainkan sesuai kebutuhan setiap instansi baik kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (pemda). [Harian Rakyat Merdeka]
Sumber: Rakyat Merdeka
