Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).
JAKARTA – Keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ternyata mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Betapa tidak, dengan SAKIP maka program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus, sementara kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.
Seperti yang dialami Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang berhasil meraih predikat BB di tahun 2018. Bupati Bondowoso Amin Said Husni menuturkan peningkatan predikat SAKIP menurutnya dilakukan dengan lebih memfokuskan program-program sasaran pembangunan. Sebelumnya, jumlah sasaran mencapai ratusan dengan indikator yang sangat rumit, kemudian disederhanakan sehingga lebih fokus serta lebih mudah diukur.
Amin mengatakan, dengan memfokuskan sasaran, Kabupaten Bondowoso berhasil menghemat tidak kurang dari Rp 166 milyar. Angka tersebut dapat membantu pihaknya untuk mendorong pengembangan program lainnya. Pihaknya memfokuskan satu dari enam misi Kabupaten Bondowoso, tapa meninggalkan misi lainnya.
Misi tersebut adalah memacu pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan, sekaligus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Seluruh sumber daya diarahkan pada misi tersebut, kemudian program dan anggaran pun difokuskan ke arah itu dan seluruh OPD menginterasikan program-program yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut.
Dari efisiensi, Pemkab mendorong produk unggulan yaitu kopi rakyat, kopi Arabika yang dapat mengangkat Bondowoso ke pentas dunia dengan brand Bondowoso Republik Kopi. “Tidak hanya brand yang menanjak, namun kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kesejahteraan para petani di lereng gunung meningkat sangat pesat. “Satu hal yang dapat diambil dari pelaksanaan SAKIP ini, kami bisa mengefisiensikan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Bupati mengakui bahwa dalam proses penerapan SAKIP, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Hasilnya, kalau pada tahun 2016 hanya memperoleh predikat CC, dengan pendampingan dari Kementerian PANRB dalam evaluasi SAKIP tahun 2018 yang lalu Bondowoso berhasil memperoleh nilai BB. Prestasi ini kami syukuri dan tentu sangat kami banggakan,” ujarnya.
Daerah lain yang merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP adalah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan penerapan SAKIP dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah. SAKIP juga sebagai panduan pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi misi Bupati.
Dengan memangkas 133 kegiatan yang tidak selaras dengan visi misi daerah, Muara Enim mampu menghemat Rp 298 miliar, yang kemudian dipergunakan kembali untuk kegiatan yang lebih terarah sesuai dengan progres pembangunan. “Proses penerapan SAKIP di Muara Enim dimulai dengan membangun komitmen kebersamaan Bupati dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja baik perorangan organisasi dan pemerintah daerah di seluruh sektor,” tuturnya.
Setelah merasakan manfaatnya, Bupati Muara Enim pun mengajak pimpinan daerah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk menerapkan SAKIP dengan baik, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan rakyat. (byu/HUMAS MENPANRB)
